Kemenkum sebut kolaborasi dan inovasi kunci transformasi digital

Maka itu yang disebut efisien, dan transparansi merupakan kunci untuk berubah menjadi lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Kehormatan Menteri Hukum Bidang Digital Yudhistira Dwi Wardhana menyebutkan kolaborasi dan inovasi layanan merupakan kunci transformasi digital yang sedang dijalankan Kementerian Hukum (Kemenkum) saat ini untuk masuk ke dalam pemerintahan digital.

Dalam pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi pimpinan tinggi Kemenkum Tahun 2025 di Depok, Jawa Barat, Kamis (20/2), ia mengatakan pemerintahan digital merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan digitalisasi di Indonesia dalam Visi Indonesia Digital 2045, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

"Menteri Hukum sangat menginginkan transformasi digital terjadi di Kemenkum. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan digital sebagai lembaga pemerintah, Kemenkum memutuskan untuk mengeksploitasi teknologi digital dan melakukan transformasi organisasi menjadi lebih baik," kata Yudhi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ketika berbicara layanan, baik layanan ke dalam dan ke publik, kata Yudhi, banyak kementerian dan lembaga yang fokus dengan layanan publik, tetapi pegawainya tidak mempunyai layanan yang cukup baik.

Adapun usulan visi transformasi digital Kemenkum meliputi membangun Kemenkum yang modern, profesional, dan inovatif berbasis teknologi digital dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI), serta membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat.

Yudhi berharap pelayanan hukum yang diberikan bagi masyarakat dapat berjalan secara efisien tanpa menambah jumlah pegawai Kemenkum, tetapi hasil pekerjaan bertambah.

"Maka itu yang disebut efisien, dan transparansi merupakan kunci untuk berubah menjadi lebih baik," tuturnya

Dia membeberkan bahwa transformasi digital Kemenkum memiliki empat tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan dengan berbasis data yang aman dan berkualitas.