Banda Aceh (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI mengharapkan program pembangunan yang dilaksanakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) harus memberikan manfaat bagi percepatan pertumbuhan kawasan Sabang, khususnya Provinsi Aceh.

"Program pembangunan yang dilaksanakan BPKS harus memberikan manfaat. Sebab, BPKS telah diberikan kewenangan yang besar untuk membuat program dan mengelola dananya," kata Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijaya di Sabang, Senin.

Hal tersebut disampaikan disela-sela meninjau sejumlah proyek pembangunan yang dikelola BPKS di Sabang. Pemerintah Pusat melalui APBN telah mengelontorkan dana untuk kawasan Sabang senilai Rp2,8 triliun.

Anggota tim yang ikut dalam rombongan itu yakni Mohammad Hekal dan Fadhulullah (Fraksi Gerindra), Melani Leimena Suharli (Fraksi Demokrat), Siti Mukaromah (Fraksi PKB), Refrizal (Fraksi PKS) dan Zulfan Lindan (Fraksi Nasdem).

"Kita melihat bahwa Undang Undang Nomor 37/2000 itu telah memberikan keluasan kepada BPKS untuk mengelola kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, tetapi semuanya harus didukung dengan program yang bermanfaat dan dana yang cukup," kata Azam.

Dia mengatakan, apa yang telah dilakukan ini juga jangan sampai kawasan pelabuhan dan perdagangan Sabang tidak berkembang. Jangan sampai setelah diberikan undang undang tetapi tidak menjadi kenyataan.

"Semuanya itu harus dibicarakan secara konprehensif, pemerintah harus jelas, jangan dikasih tetapi tidak bisa jalan. Sementara kalau saya lihat potensi Sabang cukup bagus, misalnya untuk sektor pariwisatanya," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sejumlah proyek yang dikunjungi anggota Komisi VI DPR itu masing-masing pembangunan dermaga CT-3 di Balohan Sabang, Tugu Kilometer 0 Indonesia di Cot BaU, dan pelabuhan CT-1 Teluk Sabang.

Lebih lanjut, Azam menjelaskan jika dermaga CT-1 Teluk Sabang di kembangkan menjadi pelayanan Sabang Hub International Port (SHIP) sesuai undang undang, maka arealnya kurang besar.

Karena itu, ia menyarankan master plan SHIP tersebut perlu dikaji lagi atau diubah sehingga nantinya pelabuhan di Teluk Sabang itu benar-benar dapat memberikan manfaat, sesuai dana yang telah dialokasikan pemerintah senilai Rp1 triliun lebih.

"Harus dibicarakan, kalau tidak maka tidak memberikan manfaatnya terhadap dana yang telah dialokasinya cukup besar ini. Kalau lahannya di Balohan lebih luas maka kita coba bicarakan lagi, mungkin disitu cocok untuk Hub Port. Untuk apa investasi yang besar ini ternyata tidak memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat," katanya.

Pewarta: Azhari
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014