Bappenas tekankan pembaruan MoU dengan IFPRI terkait ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan urgensi pembaruan nota kesepahaman (MoU) dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI) terkait ketahanan pangan selama periode 2025-2029.

“(Adapun) pembaruan MoU ini (2025-2029) selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 sehingga dapat mendukung target pembangunan nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya saat menerima kunjungan IFPRI, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

MoU yang berlangsung dari 2019-2024 disebut telah menjadi landasan bagi kerja sama strategis dalam penelitian berbasis bukti untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Pada kesempatan tersebut, Rachmat menegaskan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan

RPJMN 2025-2029 disusun berdasarkan visi dan misi Presiden Indonesia 2024-2029 dengan tiga target utama. Mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pada kerangka itu, ketahanan pangan menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian target pembangunan, sehingga diharapkan IFPRI bisa berkolaborasi untuk mempertajam berbagai program dan strategi ketahanan pangan.

Pemerintah disebut berfokus pada tiga aspek utama dalam ketahanan pangan, yaitu memastikan ketersediaan pangan melalui pengembangan sentra produksi dan stok pangan pemerintah, meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui diversifikasi dan fortifikasi, serta meningkatkan produktivitas sektor pangan melalui hilirisasi dan tata kelola yang lebih baik.

Salah satu program unggulan dalam RPJMN 2025-2029 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesia juga berkomitmen pada transformasi sistem pangan dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Pemerintah dinyatakan sedang menyusun Convergence Action Blueprint bersama Food and Agriculture Organization (FAO) guna memastikan sistem pangan yang berkelanjutan dengan dampak minimal terhadap perubahan iklim.

Melalui berbagai strategi dan kerja sama, diharapkan dapat membuka potensi penuh sektor pangan dan pertanian, meningkatkan investasi, serta memastikan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat.

“Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengembangan alat perencanaan kebijakan hingga peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian. Saya berharap upaya kolaborasi ini dapat mewujudkan sistem pangan berkelanjutan,” katanya mengungkapkan.