Canberra menguraikan rencana untuk memblokir para warga bepergian ke titik-panas teror pada Oktober di tengah kekhawatiran tentang aliran pejuang asing bergabung dengan kelompok militan di Timur Tengah, seperti Negara Islam, dengan 70 warga diyakini sudah melakukan perjalanan ke sana, lapor AFP.
Di bawah undang-undang baru, siapa pun yang memimpin ke daerah yang dinominasikan itu akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara.
"Berdasarkan ketentuan undang-undang pejuang asing kami, saya saat ini menyatakan daerah Provinsi al-Raqqa di mana sebuah organisasi teroris tercantum terlibat dalam aktivitas bermusuhan," kata Menteri Luar Negeri Julie Bishop di parlemen.
"Ini sekarang membuat pelanggaran di bawah undang-undang Australia untuk masuk atau tetap berada di Provinsi al-Raqqa tanpa alasan yang sah. Siapa pun yang masuk atau masih tetap menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara."
Bishop mengatakan, ia sejauh membatalkan 75 paspor dan menolak mengeluarkan 10 paspor untuk mencegah orang-orang bepergian ke daerah konflik.
Perdana Menteri Tony Abbott sebelumnya mengatakan sekitar 100 warga Australia juga mendukung jihad di Australia dengan perekrutan dan pendanaan, sementara 20 orang yang berjuang dengan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah dan sudah kembali.
Canberra pada September menaikkan tingkat ancaman teror dan dilakukan serangan-serangan ekstensif di Sydney dan Brisbane. Selain itu, lembaga intelijen Australia telah diberikan peningkatan kekuatan.
Ada tumbuh keresahan dari pemerintah di seluruh dunia tentang ancaman ribuan pejuang asing yang telah bergabung ISIS dan yang bisa meluncurkan serangan-serangan di Barat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Rabu menjadi tuan rumah pertama pertemuan tingkat tinggi dari koalisi 60-anggota yang berusaha untuk menghancurkan Negara Islam (ISIS) di Irak dan di Suriah, di Brussels, dengan langkah-langkah untuk mengatasi aliran pejuang asing ke daerah itu dalam agenda. (AK)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
