Kolaborasi Pemerintah menjaga harga pangan selama Ramadhan

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri

Jakarta (ANTARA) - Ramadhan dan Idul Fitri merupakan waktu yang penuh berkah bagi umat Muslim, namun juga bisa menjadi periode yang menantang bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal kestabilan harga pangan.

Meningkatnya konsumsi pangan selama bulan suci ini dapat menyebabkan lonjakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan, yang sering kali disertai dengan kenaikan harga yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketidakstabilan harga di pasar domestik.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, berupaya menjaga kestabilan harga pangan sepanjang waktu bagi masyarakat, terutama untuk kategori bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan sayuran. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah tidak ringan, mulai dari masalah distribusi, keterbatasan pasokan, hingga faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan ketegangan geopolitik yang mempengaruhi perdagangan internasional.

Kebijakan tersebut juga diprioritaskan selama Bulan Ramadhan yang saat ini berlangsung di Indonesia serta pada saat menuju Hari Raya Idul Fitri nanti. Konsumsi pangan di Indonesia melonjak signifikan dalam periode waktu tersebut, terutama untuk komoditas seperti daging, ayam, telur, beras, dan minyak goreng.

Kenaikan ini dipicu oleh kebiasaan masyarakat yang lebih banyak memasak dan berbuka bersama keluarga serta menjamu kerabat saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan yang cukup agar harga tetap stabil dan konsumsi masyarakat dapat terjaga serta tidak menimbulkan gejolak di dalam negeri.

Harga pangan selama Ramadhan dan mendekati Idul Fitri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan musiman yang tinggi, keterbatasan pasokan akibat faktor alam, seperti cuaca buruk atau bencana alam yang mempengaruhi hasil pertanian. Juga akibat fluktuasi harga bahan bakar yang berdampak pada biaya distribusi dan transportasi, dan juga adanya dampak kebijakan perdagangan internasional, seperti pembatasan ekspor-impor yang dapat mempengaruhi ketersediaan barang.

Untuk itu menjaga harga pangan yang stabil sangat penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan yang tidak terkendali dapat memicu inflasi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga pangan selama Ramadhan 2024 melonjakan signifikan, dengan inflasi pangan mencapai lebih dari 5% pada bulan puasa. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan gangguan pasokan akibat cuaca buruk.

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan inflasi pangan di bawah 4%. Kebijakan pengaturan stok dan impor diharapkan dapat membantu menstabilkan harga. Data terkini mengenai perkembangan harga pangan dapat digunakan untuk memperkirakan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Strategi Pemerintah

Untuk mengendalikan harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri, pemerintah melakukan berbagai strategi, di antaranya adalah pengaturan stok pangan, kebijakan harga pangan dan pengawasan pasar, bantuan sosial dan subsidi pangan, kebijakan impor pangan, koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Pemerintah memberikan perhatian pada pengaturan stok pangan dengan menambah cadangan pangan nasional untuk bahan-bahan pokok. Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian berperan dalam memastikan stok pangan yang cukup. Penambahan stok ini diharapkan dapat mengurangi gejolak harga yang terjadi akibat lonjakan permintaan.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti minyak goreng, beras, dan daging. Untuk itu, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum memperkuat pengawasan pasar untuk mencegah terjadinya penimbunan dan praktek spekulasi harga.

Untuk meringankan beban masyarakat, terutama keluarga miskin, Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi penyaluran bantuan sosial. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan langsung tunai melalui Kementerian Sosial akan diperluas selama Ramadhan dan Idul Fitri untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pangan meski harga meningkat, dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Pemda setempat agar pembagiannya tepat sasaran.

Jika terjadi kekurangan pasokan pangan di pasar domestik, pemerintah akan membuka pintu impor pangan untuk memastikan kecukupan pasokan. Namun, Bulog dan Kementerian Perdagangan harus melaksanakan kebijakan ini secara hati-hati agar tidak mengganggu produksi pangan domestik secara kuantitas dan ekonomis.

Selanjutnya melakukan koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Lembaga terkait, antara lain Bulog dan Aparat Penegak Hukum. Koordinasi ini penting untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan kebijakan harga tetap konsisten.

Tantangan Menjaga Harga Pangan

Tantang dalam menjaga pangan salah satunya dari distribusi pangan yang tidak merata sering kali menjadi salah satu penyebab kenaikan harga di beberapa daerah. Oleh karena itu, penting untuk memantau distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan dan Bulog akan menunjukkan apakah ada daerah kekurangan pasokan atau keterlambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.

Tantangan berikutnya adalah pasar pangan yang mengalami ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Pada tahun 2024 beberapa daerah kekurangan stok pangan yang berujung pada lonjakan harga. Pada tahun 2025, dengan langkah-langkah preventif seperti pengawasan pasar dan pengaturan stok, diharapkan kondisi ini tidak terulang, misalnya, harga daging sapi pada bulan Ramadhan 2024 melonjak sebesar 8%, sementara harga pada 2025 diharapkan tidak melebihi 5%, berkat kebijakan yang lebih proaktif

Sedangkan dari sisi kebijakan tantangannya adalah kebijakan Pemerintah yang diterapkan cenderung reaktif terhadap lonjakan harga, sehingga pada tahun ini sebaiknya pemerintah berupaya untuk lebih proaktif dengan memperkuat cadangan pangan dan membuka kebijakan impor yang lebih fleksibel sehingga diharapkan dapat mengurangi gejolak harga lebih cepat dan lebih merata.

Beberapa contoh penerapan dari negara lain berikut ini dapat menjadi masukan dan literasi bagi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kondisi dalam negeri.

Malaysia, yang juga menghadapi tantangan serupa, mengimplementasikan kebijakan pengaturan harga pangan secara ketat, terutama untuk komoditas penting seperti ayam dan beras. Pemerintah Malaysia memperkenalkan subsidi langsung bagi konsumen dan mengawasi distribusi pangan secara lebih intensif.

Di Turki, pemerintah mengatur stok pangan dengan sangat baik selama bulan Ramadhan. Mereka bekerja sama dengan supermarket dan pedagang untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan tidak ada kekurangan barang.

Pakistan juga menggunakan kebijakan impor dan pengawasan ketat terhadap harga pangan. Mereka memperkenalkan kebijakan pengaturan harga untuk komoditas pangan utama dan subsidi untuk sektor pertanian lokal untuk menjaga harga tetap terkendali.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2025, dengan berbagai tantangan terhadap distribusi, keseimbangan pasar, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Sehingga untuk menjaga harga pangan pada Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini kebijakan yang diterapkan antara lain bagaimana termasuk pengaturan stok pangan dapat terjaga, pengawasan pasar yang efektif dan konsisten, serta pemberian subsidi pangan, diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan di dalam negeri meliputi hal-hal seperti memperkuat sistem distribusi pangan agar lebih merata di seluruh Indonesia, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga pasokan dan harga pangan, serta memperluas bantuan sosial untuk keluarga miskin selama periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

*) Dr M Lucky Akbar SSos MSi adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi