Presiden Jokowi minta masukan PBNU

Presiden Jokowi minta masukan PBNU

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kedua kanan), Wakil Ketua Umum PBNU H As'ad Said Ali (kiri) dan Sekjen PBNU KH Marsudi Syuhud (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (24/12).(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu untuk meminta masukan terkait permasalahan bangsa, terutama masalah sosial yang mengancam Indonesia.

"Kami memang meminta masukan dari beberapa kiai, dan dalam hal ini lebih diperkuat lagi," kata Presiden Jokowi usai bertemu jajaran PBNU.

Presiden Jokowi datang ke Kantor PBNU didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto.

Sementara jajaran PBNU yang menerima kunjungan Presiden antara lain Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum As'ad Said Ali, Sekretaris Jenderal Marsudi Syuhud, Bendahara Umum Bina Suhendra, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Mas'udi, dan Katib Syuriyah Mujib Qulyubi.

Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan dalam pertemuan itu Presiden ingin mengetahui pandangan PBNU mengenai hukuman mati, narkoba, radikalisme dan ekstremisme.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi dalam kebijakan menolak grasi terpidana kasus kejahatan berat.

"Pak Jokowi sangat tegas, kami mendukung kebijakannya," kata Said Aqil.

Ia menambahkan, Al Quran menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan di muka Bumi layak dihukum gantung (mati), disalib, dipotong kedua tangan dan kakinya, dan dibuang.

"Ini bukan pertama kali kami bersuara keras mendukung hukuman berat untuk terpidana kejahatan, khususnya pengedar dan pemilik pabrik narkoba. Dulu ketika ramai ada grasi ke (Schapelle) Corby, kami juga lantang menentang," kata Said Aqil.

PBNU juga mendukung upaya pemerintah dalam memberantas ekstremisme dan radikalisme, apalagi mengingat semakin meluasnya jejaring kelompok Negara Islam (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) di Indonesia.

Hanya, menurut Said Aqil, sebagai organisasi masyarakat, NU tidak mungkin turun tangan memberantas langsung kelompok ekstrem tersebut.

"Itu tugas polisi, tugas pemerintah. Kalau radikalismenya, bagaimana menjadikan masyarakat tidak radikal, kami ikut memiliki tanggung jawab dan kami siap terlibat melakukannya," kata Said Aqil.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Presiden harapkan vaksinasi COVID-19 bisa lindungi insan pers

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar