Airlangga dan DEN siapkan strategi guna capai pertumbuhan 8 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyiapkan sejumlah strategi agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sejumlah hal akan didorong, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan DEN di Jakarta, Rabu, mulai dari percepatan penyelesaian dan implementasi kerangka kerja sama internasional seperti OECD, IEU-CEPA, CP-TPP, Indonesia-Kanada, dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dalam lingkup regional.

Selain itu, kata dia, peningkatan investasi yang dibarengi dengan percepatan reformasi sektoral hingga pengurangan inkonsistensi peraturan serta adanya desk bagi negara lain dalam melakukan aduan dalam permasalahan investasi di Indonesia.

Kemenko Perekonomian dan DEN, lanjut dia, juga akan mendorong reviu terhadap kebijakan tax holiday dalam mengantisipasi adanya global minimum tax 15 persen.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, kebijakan insentif PPN DTP Mobil Listrik Hybrid, hingga penguatan KEK eksisting dan percepatan penetapan usulan KEK.

Terkait dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), Pemerintah akan terus mendorong untuk percepatan pengembangan KEK, salah satunya KEK Kura-Kura Bali, serta mendorong pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Menko juga menyampaikan bahwa ke depan Pemerintah akan terus mendorong pencapaian target investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga menuturkan bahwa Pemerintah ingin meningkatkan penciptaan lapangan kerja, salah satunya dengan mendorong industri padat karya.

Untuk itu, dia berharap berbagai peraturan terkait dengan investasi agar mampu mengakomodasi kemudahan bagi investor.

"Kami juga perlu perhatikan terkait dengan capital market yang harus kembalikan bahwa fundamental terkait dengan fiskal tetap dijaga," katanya.

Luhut melanjutkan, "Terkait dengan current account deficit dan budget deficit, tetap dijaga sesuai dengan apa yang diarahkan dan disampaikan dalam APBN."

Dengan berbagai pembahasan tersebut, Kemenko Perekonomian bersama dengan DEN telah menyepakati perlunya koordinasi dalam membahas isu-isu strategis yang perlu dimonitor kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami tadi bicara dengan Pak Airlangga, dengan keadaan global yang begini, peraturan peraturan yang dianggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu, kami akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out. Jadi, nanti ada tim yang akan bekerja," ujar Luhut.

Dalam sesi doorstop, Airlangga juga menyampaikan tanggapan terkait dengan lembaga rating yang memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia menjadi 40,4 persen terhadap PDB pada tahun 2025 dengan defisit fiskal meningkat menjadi 2,5 persen.

Menurut dia, angka tersebut masih tergolong aman. Batas yang diatur terkait dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen. Meski demikian, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk terus menjaga tingkat rasio utang berada di bawah 40 persen.