Menko Polkam bentuk desk khusus untuk tangani Karhutla

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan di seluruh Indonesia.

Pria yang akrab disapa BG ini menjelaskan desk itu dibentuk lantaran saat ini Indonesia akan memasuki musim kemarau yang akan menyebabkan kekeringan.

Kekeringan tersebut, lanjut BG, berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan negara.

"Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah sampai dengan lintas negara," jelas BG saat menggelar jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.

BG menjelaskan, desk baru ini bertugas untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang terbilang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Daerah hotspot api yang sudah terjadi, yaitu di Gorontalo, kemudian di Rio, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, kemudian Kaltim, dan Papua Selatan," kata BG.

Setelah dipetakan, jajaran di dalam desk akan memperkirakan kapan kebakaran lahan akan terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

BG melanjutkan, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang tergabung dalam desk penanggulangan Karhutla, musim kemarau akan mulai terjadi di bulan April mendatang.

Kondisi tersebut, kata BG, membuat pihaknya harus berjaga-jaga karena kebakaran hutan diperkirakan akan terjadi sejak April dan puncaknya di bulan Agustus.

Karenanya, BG melalui desk Penanggulangan Karhutla telah menyiapkan langkah-langkah penanggulangan agar kebakaran tersebut tidak terjadi.

Beberapa langkah diantaranya melakukan deteksi dini, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk proses penanggulangan dan evakuasi, penindakan hukum hingga mengedukasi masyarakat tentang Karhutla.

"Kita perkuat koordinasi seluruh lembaga agar lebih optimal begitu langkah-langkah yang dilakukan, semudah lebih efektif, targetnya adalah zero kebakaran hutan," jelas BG.

Dengan adanya desk baru ini, BG berharap kasus kebakaran hutan di Indonesia selama 2025 bisa semakin menurun.

Untuk diketahui, Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla membawahi beberapa instansi diantaranya BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan kementerian ATR dan BPN