Ekonom: Perlu lihat beberapa indikator untuk menilai daya beli

sepanjang Maret 2025, daya beli masyarakat diproyeksikan membaik dibanding awal tahun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menjelaskan beberapa indikator utama perlu dilihat untuk menilai daya beli masyarakat seperti indeks penjualan ritel, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB, inflasi inti, pertumbuhan kredit konsumsi serta survei keyakinan konsumen (IKK).

“Khususnya inflasi inti menjadi indikator penting karena mencerminkan kondisi fundamental permintaan domestik, bebas dari pengaruh volatilitas harga pangan maupun intervensi pemerintah yang sifatnya temporer,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Josua sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa deflasi yang terjadi belakangan ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh pelemahan daya beli, melainkan akibat intervensi pemerintah melalui kebijakan administered price seperti diskon tarif listrik yang berlangsung selama Januari-Februari 2025.

“Hal ini tercermin dari inflasi administered price yang mengalami deflasi signifikan akibat program diskon listrik temporer,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,76 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK menurun menjadi 0,76 persen year on year (yoy). BPS mencatat program diskon tarif listrik menjadi penyebab utama deflasi bulanan.

Selanjutnya, IHK Februari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,48 persen (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami deflasi 0,09 persen (yoy).

Deflasi pada Februari 2025 juga sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025.

Kelompok administered prices pada Januari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 7,38 persen (mtm). Pada Februari 2025, kelompok administered prices kembali mencatatkan deflasi yakni sebesar 2,65 persen (mtm) meskipun tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya.

Secara umum, Josua memandang bahwa daya beli masyarakat sejak awal 2025 masih cukup terjaga, meski menghadapi tekanan tertentu yang tercermin dari penerimaan pajak yang melemah.

“Penurunan penerimaan pajak ini, meskipun sebagian disebabkan oleh kebijakan teknis perpajakan seperti klaim lebih bayar akibat penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21, tetap perlu diwaspadai sebagai indikasi awal tekanan pada pendapatan riil masyarakat,” kata dia.

Namun, imbuh Josua, indikator positif lainnya seperti pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri, penjualan kendaraan bermotor yang mulai positif, serta PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif (53,6 per Februari 2025) menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang relatif solid.

Memasuki Maret 2025, ia memperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat secara temporer karena faktor musiman Ramadhan, stimulus pemerintah seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat, serta pencairan THR ASN dan pekerja swasta yang mulai dilakukan sejak pertengahan Maret.

“Sehingga, sepanjang Maret 2025, daya beli masyarakat diproyeksikan membaik dibanding awal tahun, meskipun masih akan bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan barang pokok lainnya,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis, Menkeu membantah deflasi ekonomi terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat melainkan karena intervensi pemerintah.

Menkeu menjelaskan komponen inflasi yang mengalami penurunan adalah harga diatur pemerintah atau adminestered price.

Penurunan itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan strategis pemerintah, misalnya penurunan harga tiket pesawat karena insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) serta diskon listrik 50 persen pada dua bulan pertama 2025.

Selain itu, juga ada diskon tarif tol menjelang Lebaran, penyesuaian harga tiket transportasi di sejumlah titik, dan program mudik gratis yang bisa membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

Dengan demikian, tegas Sri Mulyani, deflasi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah, bukan karena turunnya permintaan.