Ekonom: Kenaikan ekspor ke AS perlu dibarengi antisipasi perang dagang

yang harus diantisipasi adalah meski Indonesia ekspor ke Amerika masih tumbuh, tapi perlu diimbangi juga dengan adanya penurunan dari sisi harga komoditas dan juga tarif ekspor yang meningkat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pertumbuhan ekspor ke Amerika Serikat bulan Februari 2025 perlu dibarengi dengan antisipasi perang dagang, menyusul kebijakan tarif tinggi produk impor oleh Presiden AS Donald Trump.

“Terkait dengan perang dagang, memang harus diantisipasi itu dua hal. Yang pertama, yang harus diantisipasi adalah meski Indonesia ekspor ke Amerika masih tumbuh, tapi perlu diimbangi juga dengan adanya penurunan dari sisi harga komoditas dan juga tarif ekspor yang meningkat,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

“Itu bisa membuat produk Indonesia kurang kompetitif di Amerika,” ujarnya menambahkan.

Adapun berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS pada Februari 2025 adalah sebesar 2,35 miliar dolar AS atau naik 1,74 persen year-on-year (yoy).

Nilai ekspor Indonesia ke AS bulan bahkan bertumbuh dibandingkan dengan China yang mengalami penurunan. Nilai ekspor ke China tercatat sebesar 4,29 miliar dolar AS atau turun sebesar 6,02 persen dibandingkan Januari 2025.

Meski positif, Bhima mengatakan Indonesia juga perlu bisa menangkap potensi relokasi industri dari Amerika Serikat ke Indonesia untuk menghindari tarif impor yang tinggi.

“Misalnya perusahaan Amerika mau ekspor ke Eropa, ke Jerman, atau Kanada yang lagi ada perang tarif. Kalau mereka bisa pindah ke Indonesia, Indonesia ekspor ke Kanada tidak dikenakan tarif yang tinggi, nah itu potensi yang bagus,” kata Bhima.

Lebih lanjut, hal lain yang harus diantisipasi adalah menjaga agar akses produksi dari China tidak dilakukan peralihan pasar ke Indonesia.

“Jadi karena China susah jual barang ke Amerika, kelebihan produksinya dilempar ke Indonesia, akhirnya jadi banjir impor di Indonesia,” ujar Bhima.

Ia menambahkan, hal itu tetap membutuhkan adanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 terkait dengan pengaturan impor yang lebih ketat.

“Khususnya pada barang seperti makanan, minuman, pakaian, aksesoris, kosmetik, dan alas kaki. Itu barang-barang yang perlu mendapatkan hambatan-hambatan tarif yang lebih tinggi lagi, sehingga tidak membuat Indonesia jadi pasar barang-barang impor murah,” kata dia.