KP2MI terima delegasi Gubernur NTT bahas peningkatan kualitas PMI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menerima kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama para wali kota dan bupati untuk membahas upaya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kalau NTT mau menyiapkan pelatihan, bagus, dari awal kita sudah meminatkan, sejak SMA, lalu disambungkan bersama ke Pemda. Berangkatnya kita latih, dari Pemda membuat BLK (Balai Latihan Kerja) atau investasi dari swasta," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.

"Setelah itu, kita sambungkan dengan perusahaan penempatan yang track record-nya bagus. Setelah berangkat remitansinya kita urus, ada pemasukan untuk negara," kata Menteri Karding menambahkan.

Dalam siaran pers KP2MI di Jakarta, Senin, Karding mengatakan uraiannya itu bertujuan untuk mengurangi PMI yang minim keterampilan, sebab rata-rata tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih di wilayah seputar sektor domestik.

"Kami ingin mengurangi PMI yang low skill, karena profiling tenaga kerja luar negeri ini memang 80 persen masih pekerja domestik yakni mereka yang bekerja di lingkungan rumah tangga dan sebagian besar lulusan SD dan SMP, " katanya.

Karding mengungkapkan terdapat 1,7 juta permintaan penempatan pekerja untuk Indonesia dan dirinya berharap Pemerintah Daerah (Pemda) NTT dapat membantu menyiapkan pelatihan kerja yang baik.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, yang turut mendampingi Karding, meminta para kepala daerah se-NTT untuk mengingatkan warganya agar bekerja di luar negeri secara prosedural.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan di sekolah vokasi, seperti sekolah perikanan atau politeknik pariwisata, sehingga calon pekerja migran memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai sebelum bekerja.

"Gubernur dan kepala daerah se-NTT bisa bantu menyampaikan informasi kepada anak-anak kita agar mereka yang punya niat bekerja di luar negeri memilih lahan pekerjaan dengan permintaan dan pendapatan yang bagus," katanya.

Ia menambahkan bahwa KP2MI siap memberi informasi peluang penempatan pekerja migran di luar negeri. "Nanti negara-negara mana saja yang memerlukan penempatan pekerja migran, bisa kita share," katanya.

Sementara itu, Gubernur NTT menyatakan bahwa kehadirannya bersama seluruh bupati dan wali kota di Kementerian bertujuan untuk mendiskusikan serta mendorong agar pekerja migran asal NTT bekerja di luar negeri secara prosedural.

"Setelah pertemuan ini kami akan menyiapkan calon pekerja migran dari NTT untuk bisa ditempatkan di berbagai negara strategis melalui perusahaan penempatan yang legal," katanya.

Ia juga mengharapkan dukungan dari jajaran Kementerian untuk membantu Pemprov NTT, yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.