Menkop: Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara profesional dan transparan agar koperasi dapat berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Budi Arie usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pembentukan Satgas Koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

"Eksistensi koperasi ini harus berkelanjutan, bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun orang dan sistemnya. Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik," ujar Menkop Budi Arie.

Rakortas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Budi Arie optimistis 70.000 Kopdes Merah Putih dapat segera direalisasikan setelah Instruksi Presiden (Inpres) diterbitkan. Ia juga berharap pengurus Kopdes berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

Dari pemetaan yang dilakukan Kemenkop, terdapat 63.110 desa yang sudah memiliki kelompok tani, 27.010 desa memiliki BUMDes, dan 20.210 desa memiliki koperasi. Di sisi lain masih ada 9.440 desa yang belum memiliki lembaga ekonomi, baik BUMDes maupun koperasi.

“Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua," ucap Menkop.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Kopdes Merah Putih dapat terealisasi dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah Inpres disahkan. Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes harus merupakan hasil musyawarah masyarakat dan pemerintah desa.

"Para kepala desa tidak perlu khawatir, karena ini semua untuk kemajuan desa," kata Zulkifli.

Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya implementasi Kopdes Merah Putih secara bertahap atau piloting, dengan prioritas pada desa yang telah memiliki BUMDes dan koperasi. Ia juga mendorong agar kelompok tani yang sudah ada dapat bertransformasi menjadi anggota Kopdes.

"Dalam konteks piloting, BUMDes dan KUD yang telah memiliki usaha menjual sarana produksi pertanian dapat dijadikan pilot Kopdes Merah Putih," ujar Menkeu.

Menkeu juga mengusulkan agar konsep alur proses bisnis pendanaan Kopdes Merah Putih dimasukkan ke dalam Inpres.