Wamen Todotua menepis investor mundur karena proyek DME tak ekonomis

Bukan, bukan karena proyek tidak ekonomis.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menepis kabar investor asing mundur dari proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) karena proyek tersebut dinilai tidak ekonomis.

“Bukan, bukan karena proyek tidak ekonomis,” ujar Todotua ketika ditemui setelah menghadiri Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, investor memiliki parameter keuntungan yang berbeda dengan pemerintah. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah tetap menggarap proyek DME meskipun para investor menarik diri.

Todotua menjelaskan bahwa pemerintah menghitung sejumlah parameter lainnya, seperti bagaimana proyek DME membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan proyek DME memungkinkan pemerintah mengelola sumber daya alamnya sendiri.

“Keuntungan tetap diperhitungkan,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa terdapat perbedaan strategi bisnis masing-masing pihak dalam konteks proyek DME. Hal itulah yang menyebabkan investor asing mundur dari proyek DME, sedangkan pemerintah tetap melanjutkan proyek tersebut.

“Yang pasti, negara akan mengambil peran,” kata Todotua.

Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah, melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.