Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengusulkan pembentukan desa presisi agar warga negara semakin dekat dengan polisi.
Nasir menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi hasil survei oleh Posko Presisi yang mengungkapkan sebanyak 47,4 persen masyarakat enggan melapor ke Polri.
“Saya percaya bahwa Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan Polri) bisa menjadikan desa presisi ini menjadi desa andalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Baharkam Polri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hal tersebut dapat terwujud dengan mempertimbangkan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki Baharkam saat ini.
“Sehingga, kemudian masyarakat lebih akrab dengan polisi, masyarakat lebih ingin melapor kepada kepolisian ketika ada peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah hukumnya,” ujar anggota komisi yang membidangi penegakan hukum tersebut.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa pembentukan desa presisi tersebut dapat mencontoh program institusi lain, seperti desa bersinar yang digagas Badan Narkotika Nasional, atau desa sadar hukum oleh Kementerian Hukum.
“Apalagi hari ini kita sadar bahwa desa menjadi ujung tombak sebenarnya pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
