Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan ketangguhan desa dalam upaya memitigasi dan penanggulangan bencana alam melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana)

"Kesiapan desa dalam menghadapi risiko bencana sangat penting," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa keberadaan Destana menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alamnya. Hal ini dikarenakan di dalam program yang diprakarsai oleh BNPB dan segenap kementerian/lembaga teknis itu memuat sebanyak 20 indikator yang mesti dipenuhi untuk menuju ketangguhan.

Baca juga: Regenerasi relawan Destana tantangan dalam penanganan bencana

"Dari 20 indikator Destana, aspek seperti kajian risiko, pembentukan forum pengurangan risiko bencana, relawan desa, serta penyusunan rencana kontinjensi desa menjadi prioritas. Jika rencana kontinjensi tersusun dengan baik, maka perencanaan anggaran pun memiliki dasar yang kuat," ujar Pangarso.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun anggaran desa tahun ini telah dikirimkan oleh Kementerian Desa, ada tantangan dalam alokasi dana untuk penanganan bencana. Desa masih menghadapi kendala dalam menganggarkan kebutuhan bencana karena harus mempertimbangkan aturan terkait keadaan mendesak dan kekhususan, serta audit dari berbagai pihak.

Baca juga: Kemenko PMK: Destana tingkatkan kapasitas warga desa hadapi bencana

Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024, terdapat 84.276 desa dan kelurahan di Indonesia. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 6.000 desa yang telah ditetapkan sebagai Destana, sebagian besar melalui kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta.

Untuk mendorong peningkatan jumlah Destana, kata dia, BNPB telah merevisi standar ketangguhan desa dengan mengeluarkan SNI 8357:2024 sebagai pedoman baru.

Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) juga terus diperkuat dengan lebih dari 500 hingga 1.000 pertanyaan yang harus dijawab dalam proses evaluasi. Data terbaru per Maret 2025 mencatat bahwa terdapat 468 Desa Tangguh Utama, 904 Desa Tangguh Madya, dan 1.102 Desa Tangguh Pratama.

Baca juga: Lebih 53.000 desa berada di kawasan rawan bencana, sebut BNPB

"Dengan berbagai langkah strategis ini, BNPB optimistis bahwa ketahanan desa terhadap bencana dapat semakin meningkat, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi risiko yang ada," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025