BNPB: Respons masyarakat tentukan efektivitas peringatan dini bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan respons masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah menentukan efektivitas sistem peringatan dini bencana, bukan sekadar bergantung pada teknologi yang ada.

Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah berinvestasi besar dalam sistem peringatan dini bencana (early warning system/EWS), tapi respons dan kesiapan pemerintah daerah ini masih merupakan tantangan dalam implementasi di lapangan.

"Kita sudah memiliki sistem peringatan dini yang cukup maju, seperti di Jakarta dengan Early Warning System (EWS) di Sungai Ciliwung. Namun, jika masyarakat tidak merespons dengan baik, karena sudah biasa, dampaknya tetap besar," kata dia dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

BNPB juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal. "Apakah BPBD sudah mengidentifikasi kebutuhan alat peringatan dini yang diperlukan? Ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk memenuhi standar yang dibutuhkan. Jika mereka tidak memahami kebutuhannya, akan sulit menyiapkan program peringatan dini yang efektif," tambah Afrial.

Sebagai langkah strategis, BNPB mengusulkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS), yang akan mengintegrasikan sistem peringatan dini dari tingkat pusat hingga daerah dalam satu platform terpadu.

"Jika regulasi ini disetujui, diharapkan koordinasi dan efektivitas sistem peringatan dini akan meningkat," kata dia.

Selain itu ia juga menekankan, pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana ini karena, sistem cukup mahal sehingga tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Karena itu makanya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran daerah dan swasta sangat diperlukan agar alat ini tetap berfungsi dalam jangka panjang," jelas Afrial.

Meski tidak menjabarkan secara rinci tetapi BNPB telah memasang beberapa peralatan peringatan dini, termasuk enam unit untuk deteksi banjir lahar dingin di Gunung Marapi, Sumatera Barat, serta empat unit di aliran sungai Gunung Ibu, Pulau Halmahera, Maluku Utara.

Peralatan peringatan dini tersebut sudah dilengkapi dengan teknologi sensor, kamera pengawas (CCTV) yang terhubung dengan sirene dan sistem informasi bencana. Pengoprasiannya dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di setiap kabupaten/kota.

"Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta, BNPB optimistis bahwa sistem peringatan dini dapat semakin efektif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di Indonesia," kata dia.