Legislator minta dana operasional karang taruna naik dua kali lipat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Subki meminta kepada Dinas Sosial DKI Jakarta agar menaikkan dana operasional karang taruna dua kali lipat salah satunya tingkat Rukun Warga (RW), dari semula Rp500 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

"Saya lihat di bulan Ramadhan ini karang taruna lebih giat kegiatannya, ada bakti sosial, ada pasar murah. Jadi, dana Rp500 ribu kalau bisa dinaikkan," ujar Subki dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial DKI dalam rangka membahas Rancangan Awal (Ranwal) atau Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu.

Lalu, untuk karang taruna tingkat kelurahan bisa naik menjadi Rp2 juta per bulan dari semula Rp1 juta, begitu juga dengan karang taruna tingkat kecamatan yang diminta naik dua kali lipat.

Menurut Subki, karang taruna dapat menjadi sarana anak muda berkreasi dan menyalurkan aspirasi, sehingga mereka tak akan terjerumus pada judi daring (online).

"Mereka itu rata-rata tidak punya kegiatan dan tidak ada penyaluran aspirasi, akhirnya lari ke judi online. Saya pikir perlu didukung anak-anak muda untuk berkreasi, melalui karang taruna khususnya di tingkat yang paling bawah, RW dan kelurahan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari membenarkan dana stimulasi bagi karang taruna yakni untuk tingkat RW sebesar Rp500 ribu per bulan, lalu untuk kelurahan Rp1 juta per bulan.

Ini menjadi bagian dari anggaran yang dikeluarkan Dinsos DKI yang totalnya mencapai Rp1,6 triliun. Adapun dana bagi karang taruna, termasuk dalam bagian program pemberdayaan sosial yang dianggarkan sebesar Rp19 miliar.

Premi menambahkan program pemberdayaan sosial menjadi bagian program prioritas di tahun 2026 yakni perlindungan jaminan sosial. Hal itu menjadi upaya penguatan sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan modal manusia yang berdaya saing.

"Untuk rencana kerja tahun 2026 yang mendukung prioritas pembangunan ini adalah program perlindungan jaminan sosial yang terkait dengan pengelolaan data fakir miskin, cakupan daerah provinsi dengan target kegiatan ini 219.252 orang," kata dia.