RI bisa manfaatkan resiprokal AS lewat kerja sama negara selatan

Jakarta (ANTARA) - Pemimpin Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan Indonesia bisa memanfaatkan rencana kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat industri otomotif domestik melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara selatan (global south).

"Setiap tantangan pasti ada peluang, itu yang kita harus cari. Di antaranya bagaimana kita membangun aliansi di antara negara-negara global south," kata Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam ditemui di Jakarta, Rabu.

Penguatan kerja sama itu perlu dilakukan mengingat pasar sektor otomotif di negara selatan berbeda dengan di negara-negara utara yang sudah menggunakan bahan bakar hingga euro 6.

Menurut dia, Indonesia bisa mengembangkan kerja sama dengan negara selatan seperti India dan Brasil untuk melakukan pertukaran bahan bakar etanol dan biosolar, sehingga tak hanya mendukung industri otomotif, melainkan turut memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau kita bisa exchange sama mereka kan bagus. Kita bisa dapet etanol dari negara itu dan mereka bisa dapet biosolar dari kita. Kerja sama itu yang menurut saya harus dikembangkan ke depan," katanya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (13/2) menandatangani memorandum yang mengarahkan pemerintahannya untuk menentukan "tarif resiprokal yang setara terhadap setiap mitra dagang asing."

"Saya telah memutuskan demi keadilan, bahwa saya akan mengenakan tarif resiprokal, yang berarti berapa pun tarif yang dikenakan negara-negara lain kepada AS, kami akan mengenakan tarif yang setara, tidak lebih dan tidak kurang," kata Trump di Gedung Putih

Menurut memorandum tersebut, "ini adalah kebijakan AS untuk mengurangi besarnya defisit perdagangan tahunan kami yang besar dan persisten pada barang serta untuk mengatasi aspek-aspek lain yang tidak adil dan tidak seimbang dalam perdagangan kami dengan mitra dagang asing."

Berdasarkan apa yang disebut sebagai "Rencana yang Adil dan Resiprokal," pemerintah akan bekerja "keras" menentang pengaturan perdagangan non-resiprokal dengan mitra-mitra dagang dengan cara menentukan tarif resiprokal yang setara untuk masing-masing mitra dagang asing.

"Pendekatan ini akan memiliki cakupan yang komprehensif, mengkaji hubungan perdagangan non-resiprokal dengan semua mitra dagang AS," ungkap rencana tersebut.