Pramono tinjau langsung RDF Plant di Rorotan untuk cek permasalahan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau langsung Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, untuk memeriksa atau mengecek permasalahan yang ada di tempat pengolahan sampah tersebut.

"Saya sudah mendapatkan laporan dari yang mengerjakan," kata Pramono saat dijumpai di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa lokasi tersebut menggunakan teknologi dari Eropa. "Kalau teknologi dari Eropa seharusnya dampak-dampak yang menjadi kekhawatiran warga itu tidak terjadi," katanya.

Tak hanya itu, Pramono pun menyempatkan untuk menemui sekitar 10 warga yang tinggal di sekitar RDF.

Pramono menjelaskan, setelah melihat persoalan yang ada maka ketika komisioning dilakukan, sampah yang digunakan merupakan sampah yang sudah lama. Hal itulah yang menjadi sumber persoalan yang paling mendasar di RDF Rorotan.

“Padahal harusnya secara teknis sampah yang digunakan itu harusnya sampah tiga hari paling lama sehingga sampah 'fresh'," katanya.

Namun sampah di sini sudah ada yang lebih dari sebulan dan sebagainya. "Inilah yang kemudian menimbulkan bakteri, bau, cerobong asap hitam dan sebagainya," katanya.

Untuk itu, Pramono pun sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan jajaran untuk memperbaiki permasalahan yang ada.

“Saya membayangkan kurang lebih seperti yang kemarin ada di Bantar Gebang. Ternyata 'totally different'. Fasilitasnya itu, kalau fasilitas ya, sebenarnya bagus banget ini yang namanya Rorotan RDF ini," katanya.

Tetapi memang karena komisioningnya tidak dilakukan secara baik, sampahnya adalah sampah lama sehingga ini menimbulkan persoalan di awal.

"Dan saya sudah memerintahkan untuk dilakukan perbaikan. Yang pertama adalah dipasang beberapa 'deodorizer'," kata Pramono.

Tujuan dipasangnya beberapa "deodorizer" itu, untuk menghilangkan bau yang ditimbulkan. Kemudian, Pramono juga meminta agar filter di RDF Rorotan ditambah.

Meski membutuhkan biaya, Pramono mengatakan hal itu nantinya didiskusikan dan diputuskan bersama.

"Saya minta kepala dinas untuk dilaporkan dalam rapat dan saya akan putuskan untuk koreksi terhadap itu. Karena memang bagaimanapun kami tidak mau kepala dinas di suatu hari ada persoalan yang beliau tidak bisa pertanggungjawabkan," katanya.

"Sehingga dengan demikian, saya sebagai gubernur saya bertanggung jawab untuk memutuskan," kata Pramono.