Istanbul / Gaza (ANTARA) - Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) pada Rabu (19/3) mengatakan bahwa pernyataan AS yang menuduh Palestina menghambat kesepakatan gencatan senjata telah memberi “lampu hijau” bagi Israel untuk melanjutkan serangan militernya.
Dalam pernyataannya, PFLP mendesak dunia internasional segera bertindak untuk menghentikan pembantaian di Gaza.
Kelompok itu menegaskan bahwa “diam berarti terlibat dalam kejahatan.”
Pernyataan itu muncul setelah Israel melancarkan serangan udara di Beit Lahia, Gaza utara, yang menewaskan belasan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Kejahatan ini dilakukan dengan dukungan penuh dari AS serta keterlibatan negara-negara Barat,” kata kelompok itu.
PFLP menegaskan bahwa rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari Gaza akan dihadapi dengan “perlawanan, keteguhan, dan komitmen" terhadap hak-hak warga Palestina.
“Skema pendudukan ini hanyalah ilusi yang akan dihancurkan oleh keteguhan rakyat kami,” kata mereka.
Pada Rabu malam, 14 warga Palestina tewas dan sekitar 30 lainnya terluka akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda perkabungan di Beit Lahia.
Sejak Selasa pagi, Israel melancarkan serangan udara yang menyasar warga sipil di seluruh Jalur Gaza.
Pertahanan Sipil Gaza melaporkan setidaknya 70 warga Palestina, termasuk anak-anak dan seorang staf PBB, tewas oleh bombardemen Israel pada Rabu saja.
Menurut otoritas setempat, jumlah korban tewas di Gaza sejak Israel melanjutkan serangan militer pada Selasa itu telah melebihi 470 orang.
Gencatan senjata sementara dan kesepakatan pertukaran tahanan antara kelompok perlawanan Hamas dan Israel, yang mulai berlaku pada 19 Januari, berakhir pada 1 Maret.
Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menolak melanjutkan kesepakatan itu ke tahap kedua.
Netanyahu, yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berusaha membebaskan lebih banyak tahanan Israel tanpa memenuhi kewajiban untuk menghentikan perang dan menarik pasukan dari Jalur Gaza.
Hamas bersikeras agar tahap berikutnya dilaksanakan sesuai perjanjian.
Israel berdalih serangan lanjutan itu dilakukan untuk membebaskan tahanan dan menghilangkan "ancaman keamanan".
Sementara itu, para analis Israel berpendapat tindakan Netanyahu itu bertujuan untuk meloloskan anggaran negara dan mencegah pemerintahannya tumbang.
Pada Rabu, Netanyahu memasukkan kembali menteri keamanan nasional dari kubu sayap kanan, Itamar Ben Gvir, ke dalam koalisinya untuk mengamankan dukungan dari partai ekstremis Jewish Power demi anggaran negara.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Saat melayat, 16 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza
Baca juga: Liga Arab desak AS tekan Israel hentikan pelanggaran gencatan senjata
Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025