KI DKI upayakan optimalisasi IKIP 2025 di tengah efisiensi anggaran

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam sosialisasi penjaringan kelompok daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat secara daring pada Jumat.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Rospita Vici Voulin Ferid di Jakarta menyampaikan bahwa terdapat perubahan dalam pelaksanaan IKIP 2025, khususnya pada desain dan metodologi pengukurannya.

Perubahan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran pelaksanaan IKIP mengalami pengurangan signifikan, yaitu turun sebesar 65 persen dari total anggaran sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho menyatakan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pengukuran IKIP secara optimal.

"Efisiensi anggaran ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk tetap menjalankan pengukuran IKIP secara optimal," katanya.

Dengan anggaran yang lebih terbatas, pihaknya akan berupaya metodologi yang diterapkan tetap kredibel dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dua pekan ke depan, KI Pusat akan menjaring Kelompok Kerja Daerah (Pokja) IKIP yang terdiri dari dua orang komisioner KI Provinsi dan satu perwakilan dari eksternal, baik dari kalangan jurnalis maupun akademisi.

“Kami akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menentukan Pokja Daerah IKIP DKI Jakarta, sehingga dapat efektif menjalankan IKIP 2025," katanya.

Ferid berharap pelaksanaan IKIP 2025 dapat berjalan lebih efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran, demi mendukung langkah-langkah strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan transparan.