Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang

TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mendorong percepatan investasi untuk memperkuat daya saing PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pasca ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Salah satu percepatan investasi yang didorong adalah implementasi program Two Countries Twin Park (TCTP) yang akan menjadikan KITB sebagai pusat kolaborasi strategis antara Indonesia dan China.

“TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas,” kata Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Yadi menjelaskan, program alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta integrasi rantai pasok akan meningkatkan akses Indonesia ke kawasan industri mitra di China, yang memberikan peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berinvestasi dan memasarkan produknya ke pasar China.

Implementasi program TCTP tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara KITB dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di sela peresmian KEK Industropolis Batang yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

Adapun ruang lingkup MoU mencakup tiga hal, yaitu Kerja Sama Perencanaan dan Pengembangan yang meliputi perencanaan dan pengembangan lahan industri seluas 500 hektare (ha) dengan akses logistik terintegrasi melalui pelabuhan laut dan pelabuhan kering.

Kemudian, Kerja Sama Pemasaran Bersama untuk menarik tenant dan membangun ekosistem rantai pasok (supply chain); serta Kerja Sama Investasi di mana KITB akan menyediakan lahan dan infrastruktur dasar dan BUMN China yang akan membawa infrastruktur canggih dan akuisisi tenant.

Dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp133,8 triliun dalam satu dekade ke depan, Yadi menilai KEK Industropolis Batang tidak hanya akan menjadi magnet bagi perusahaan multinasional tetapi juga mengakselerasi penyerapan lebih dari 240 ribu tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, dengan adanya insentif pajak dan kemudahan regulasi, kawasan ini juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 23,98 juta dolar AS, memperluas akses pasar global bagi industri di dalamnya, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden RI menyampaikan bahwa kerja sama TCTP ini sudah dibicarakan sejak 2 tahun, dan jalannya menunggu status KEK.

Adapun TCTP akan dilakukan di tiga kawasan industri, yakni di KITB, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan Bintan.

“Kehadiran 20 perusahaan Tiongkok ini diharapkan dapat mengembangkan potensi kerja sama di atas lahan KEK Industropolis Batang seluas 500 hektar dengan target KITB menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Kerja sama TCTP juga akan menarik investasi minimal Rp60 triliun dalam lima tahun ke depan. Tentunya, kalau semua sudah berjalan ke tiga kawasan, nilai investasinya akan menjadi lebih besar lagi dan menjadi semacam momentum dari kerja sama politik Indonesia-China,” kata Airlangga.

Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menegaskan bahwa dengan ditetapkannya KITB sebagai KEK Industropolis Batang dan investasi oleh CSCEC ini semakin membuktikan kepercayaan akan peran KITB oleh investor global sebagai kawasan industri yang diyakini mampu memberikan nilai tambah.

“Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai KEK akan membantu percepatan pembangunan KITB ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” kata Ngurah.