BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menginstruksikan jajaran otoritas keuangan untuk meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan di Indonesia.
Instruksi Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyikapi penyediaan jasa perbankan di Indonesia yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
"Jadi, dilaporkan mengenai inklusi keuangan di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan itu sekitar 89 persen," katanya.
Namun dari jumlah tersebut, kata Airlangga, baru 51 persen yang benar-benar memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti kondisi literasi keuangan di berbagai daerah. Secara umum, tingkat literasi keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, tetapi masih terdapat wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti Halmahera di Maluku Utara.
Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk semakin mendorong edukasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, tetapi juga memahami manfaat serta risiko dalam pengelolaan keuangan dan investasi.
Menanggapi upaya peningkatan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan kepada bank-bank BUMN untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat, kata Airlangga menambahkan.
"BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan," ujarnya.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang belum memahami layanan perbankan dan investasi, sehingga inklusi keuangan di Indonesia dapat terus meningkat.
Baca juga: BI: Penggunaan QRIS Tap diharapkan semakin tingkatkan inklusi keuangan
Baca juga: OJK sasar literasi keuangan syariah kepada UMKM Bali
Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
