Istanbul (ANTARA) - Dana Anak PBB (UNICEF) pada Sabtu mendesak pemerintah Taliban di Afganistan untuk kembali mengizinkan anak perempuan menempuh pendidikan menengah.

Selama tiga tahun terakhir, tahun ajaran baru dimulai tanpa adanya siswi di sekolah-sekolah menengah.

"Selama lebih dari tiga tahun, hak-hak anak perempuan di Afganistan telah dilanggar. Semua anak perempuan harus diizinkan untuk kembali ke sekolah sekarang," kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell dalam sebuah pernyataan.

Dia menekankan bahwa Afganistan tidak bisa mengabaikan hak dari separuh penduduknya yang merupakan perempuan.

"Jika anak-anak perempuan yang cakap dan cerdas ini terus ditolak pendidikannya, maka dampaknya akan berlangsung selama beberapa generasi," kata dia.

Taliban melarang anak perempuan bersekolah setelah lulus SD. Russel mengatakan jika larangan itu tidak dicabut, lebih dari 4 juta anak perempuan tidak mendapatkan pendidikan menengah ke atas pada 2030.

"Larangan itu berdampak negatif pada sistem kesehatan, ekonomi, dan masa depan bangsa," kata dia, menambahkan.

Anak perempuan menghadapi risiko lebih tinggi untuk menikah di usia dini dengan dampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan mereka, menurut pernyataan UNICEF.

Disebutkan pula, tanpa pendidikan kesehatan, anak perempuan dan perempuan tidak akan mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan, sehingga berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Meski ada larangan, UNICEF telah menyediakan akses pendidikan lewat pembelajaran berbasis masyarakat bagi 445.000 warga Afghanistan, 64 persen di antaranya adalah anak perempuan.

"Kami mendesak otoritas de facto untuk segera mencabut larangan ini. Pendidikan bukan hanya hak fundamental, (tetapi juga) jalan menuju masyarakat yang lebih sehat, lebih stabil, dan sejahtera," kata Russell.

Sejak Agustus 2021, kelompok Taliban kembali memerintah di Afghanistan setelah pemerintah dukungan AS tumbang dan pasukan asing ditarik dari negara yang berada di persimpangan Asia Selatan dan Asia Tengah itu.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB desak Taliban pertimbangkan pembatasan akses pelatihan medis untuk perempuan
Baca juga: PBB sambut keputusan Afghanistan izinkan perempuan masuk kedokteran

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025