Jakarta (ANTARA News) - Pada pertengahan masa persidangan yang sedang berlangsung DPR RI mengirim delegasi dari Komisi IX DPR (bidang tenaga kerja dan kesehatan) untuk studi banding penanganan flu burung dan TKI ke Hongkong dan Korea Selatan. "Ini kunjungan Komisi IX yang pertema kali sejak dua tahun DPR periode saat ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Max Sopacua di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin. Jumlah anggota Komisi IX yang ikut delegasi sebanyak 30 orang terbagi dua tim. Tim ke Hongkong dengan 15 anggota DPR berangkat 29 Nopember hingga 3 Desember 2006. Sedangkan Tim ke Korea Selatan juga dengan 15 anggota DPR berangkat 5 Desember 2006. Kunjungan ini atas biaya dari anggaran yang dialokasikan untuk DPR. "Tidak ada dana dari mitra kerja, baik itu Depkes maupun Depnaker," katanya. Biaya ke Hongkong sekitar Rp250 juta, begitu juga untuk keberangkatan ke Korea Selatan Rp250 juta. Menurut Max, pihaknya telah berusaha seminimal mungkin menggunakan anggaran agar tercapai efisiensi. Delegasi berusaha memadatkan jadwal kegiatan agar tercapai efektivitas waktu. "Biaya ke Hongkong sebenarnya dianggarkan Rp400 juta, namun kita gunakan hanya Rp250 juta. Sisanya kita kembalikan ke Kas Negara," katanya. Kegiatan di Hongkong akan difokuskan untuk mempelajari penanganan flu burung karena Hongkong terkenal baik dan cepat dalam menangani wabah ini. Di Hongkong juga ada laboratorium flu burung milik Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Kita pelajari penanganan flu burung di sana dan kita pelajari juga laboratorium flu burung milik WHO, karena ada kemungkinan pada masa mendatang kita bangun lab flu burung," kata Max, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI. Max yang sebelumnya reporter dan penyiar TVRI mengungkapkan, selain studi banding masalah flu burung, delegasi juga akan melakukan dialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana, terutama TKI. "Ada sekitar 100 ribu TKI di sana. Kita tahu sering ada masalah di sana," katanya. Sedangkan kunjungan ke Korea Selatan akan lebih dititikberatkan pada bidang tenaga kerja. Pemerintah kedua negara telah menandatangani kerjasama bidang tenaga kerja. "Kita ingin tahu bebarapa efektif MoU kedua negara untuk mengatasi persoalan TKI," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006