Jadi saya melibatkan bupati untuk pemutakhiran, baik dari jalur formal maupun usul sanggah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beserta jajarannya untuk aktif mengawal uji petik dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jadi saya melibatkan bupati untuk pemutakhiran, baik dari jalur formal maupun usul sanggah," kata Mensos Saifullah Yusuf saat audiensi bersama Bupati Abdul Hamid di Kantor Kemensos, Rabu.

Ia menjelaskan pemutakhiran DTSEN bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Dalam jalur formal, lanjutnya, pemutakhiran dilaksanakan secara berjenjang melalui RT, RW, Dinas Sosial, bupati/wali kota, hingga ke Menteri Sosial.

Baca juga: Banyumas libatkan 309 pendamping PKH lakukan "ground check" DTSEN

Melalui usul sanggah, kata dia, masyarakat bisa mengajukan sanggahan atau usulan penerima bantuan sosial dengan menyertakan berbagai bukti dan dokumen yang diperlukan.

Mensos menegaskan baik usul sanggah maupun jalur formal membutuhkan persetujuan dari kepala daerah. Untuk itu ia meminta keterlibatan aktif kepala daerah agar proses pemutakhiran tersebut berjalan lancar dan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran.

"Selain pemutakhiran, upaya lain untuk mengawal ketepatan penyaluran bantuan sosial adalah melalui ground checking (uji petik) DTSEN. Melalui ground checking yang saat ini tengah dilaksanakan oleh para pendamping di Indonesia, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan diverifikasi, dengan begitu, diharapkan bantuan sosial hanya akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Mensos.

Baca juga: Kemensos dan BPS bersinergi laksanakan pemutakhiran DTSEN

Menanggapi ajakan tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid memberikan dukungan penuh untuk proses pemutahiran dan uji petik DTSEN.

"Kami mendukung sepenuhnya upaya tersebut agar bantuan sosial tepat sasaran," ucapnya.

Selain membahas DTSEN, audiensi tersebut juga membahas tentang persiapan Sekolah Rakyat untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso telah menyiapkan dua lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat.

“Kami menyiapkan dua lokasi. Ada dua rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah kami siapkan," ujar dia.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor nyatakan siap gelar Sekolah Rakyat di Papua

Baca juga: Kemensos matrikulasi siswa dan guru sebelum masuk Sekolah Rakyat

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025