MenPPPA: Pemerintah komitmen wujudkan Mudik Ramah Perempuan dan Anak

Mudik tahun ini jauh lebih ramah bagi perempuan dan anak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Mudik Ramah Perempuan dan Anak (MRPA) dengan memastikan tersedianya fasilitas yang aman, nyaman, serta memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan difabel.

"Mudik tahun ini jauh lebih ramah bagi perempuan dan anak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya melihat adanya ruang laktasi di rest area, meskipun sejauh ini belum ada ibu menyusui yang singgah di sana, mungkin karena lebih nyaman menyusui di dalam kendaraan. Selain itu, ruang istirahat anak sudah cukup baik, sehingga mereka dan ibu-ibu bisa beristirahat dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan," kata Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat meninjau kesiapan sarana dan prasarana mudik di dua lokasi strategis, yaitu Rest Area KM 57A ruas Tol Jakarta - Cikampek dan Pelabuhan Merak.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H berjalan lancar serta ramah bagi perempuan dan anak, terlebih tahun ini Idul Fitri bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

Menteri PPPA juga mengimbau para pemudik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak guna mencegah kejahatan dan penculikan, membawa kebutuhan khusus anak, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, terutama bagi yang menggunakan kendaraan pribadi.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas resmi yang disediakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jika terjadi kekerasan atau insiden lainnya selama mudik, masyarakat dapat segera melapor ke layanan SAPA 129 atau posko pengaduan mudik terdekat," kata Arifatul Choiri Fauzi.

Peninjauan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.