Ekonom nilai formasi BOC dan BOD Himbara didominasi sosok profesional

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, formasi jajaran komisaris (board of commissioners/BoC) beserta jajaran direksi (board of directors/BoD) bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) didominasi sosok profesional, merespons berakhirnya agenda RUPST yang digelar berturut-turut.

“Selain terjadi pengurangan jumlah BoC, ini sejalan dengan narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah, formasi BoD dan BoC juga didominasi sosok profesional, tidak nampak satupun relawan atau influencer ada dalam list tersebut,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Wijayanto, pengumuman daftar jajaran komisaris dan direksi Himbara dalam RUPST pada Senin (24/3) hingga Rabu (26/3) merupakan kabar menggembirakan bagi sebagian pengamat ekonomi, setelah sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengumumkan struktur kepengurusan lengkap yang juga didominasi tokoh profesional.

“Tentunya apa yang terjadi dalam tiga hari ini perlu terus dilanjutkan, sehingga BUMN-BUMN kita benar-benar diisi oleh para profesional yang kredibel. Hal yang sama pun segera diterapkan di dua BUMN terpenting kita, Pertamina dan PLN, kendatipun mereka baru saja menuntaskan pergantian pimpinan,” ujarnya.

Apabila hal ini dilakukan, menurut Wijayanto, maka paling tidak 50 persen permasalahan BUMN sudah terselesaikan. Ketidakpercayaan publik dan investor kepada Danantara juga akan berkurang tajam.

“Yang skeptis berubah menjadi netral, yang netral bergeser menjadi optimis. Garis tangan Danantara pun akan lebih menyamai Khazanah, Temasek atau GIC; bukan 1MDB,” tuturnya.

Ia berharap konflik kepentingan dapat dihindari, sekalipun ada pejabat Bank Indonesia (BI) yang mengisi jajaran komisaris Himbara.

Selama tiga hari berturut-turut, Himbara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin (24/3), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada Selasa (25/3), serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris diputuskan untuk dirombak dan dirampingkan dalam RUPST. Dewan komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang. Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.

Adapun pejabat BI yang masuk dalam jajaran komisaris antara lain Edi Susianto yang menjabat Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI ditunjuk menjadi Komisaris Independen BRI, Donny Hutabarat yang menjabat Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI ditunjuk menjadi Komisaris BNI, serta Ida Nuryanti yang menjabat Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI ditunjuk menjadi Komisaris Independen BTN.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3).

"Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," katanya.

Airlangga menyebut, langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.