"Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini, kita gunakan untuk membahas RAPBN Perubahan untuk kepentingan rakyat," kata Supit usai dilantik menjadi Ketua Banggar DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan komitmennya memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan.
"Langkah yang ditempuh adalah bekerja semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperbaiki sistem di Banggar, terutama saat pembahasan anggaran."
Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran yang baik. "Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan pribadi". Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini betul-betul dieleminir sedemikian rupa," jelasnya.
Selain memperbaiki sistem, Said juga meminta pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga rakyat bisa mengetahui detail dan proses pembahasan anggaran di Banggar. Bahkan, jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka. Publik bisa mengakses semua pembahasan anggaran, baik langsung atau tidak langsung dan saya upayakan agar tidak kesempatan untuk lobi-lobi. Kita lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan, jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR," pungkasnya.
Pimpinan Banggar DPR RI yang dilantik adalah Ahmadi Noor Supit sebagai Ketua Banggar, sedangkan 4 wakil ketua Bangar dijabat masing oleh Said Abdullah (PDIP), Djoko Ujiyanto (Partai Demokrat), Jamaluddin Jafar (PAN), dan Jazilul Fawaid (PKB).
Pewarta: ZulSikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
