Bawaslu RI perkuat jajaran selenggarakan PSU Maluku Utara

Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda memberikan pembekalan untuk memperkuat jajaran Bawaslu terhadap persiapan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Kunjungan yang dilakukan di Ternate, Selasa (25/3), bertujuan memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika PSU, yang dinilai lebih kompleks ketimbang pemungutan suara reguler.

Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan ada tiga aspek krusial yang harus mendapat perhatian, yakni integritas, netralitas, dan peningkatan kapasitas.

"Pengawas tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan hasil pemilihan sebelumnya," katanya.

Untuk mengoptimalkan pengawasan PSU, dia meminta Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar menjalin koordinasi dengan daerah yang sebelumnya pernah melaksanakan PSU seperti Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

"Perlu belajar dari pengalaman daerah lain untuk memetakan potensi masalah dan menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif," ujarnya.

Terkait dengan anggaran PSU, Herwyn menekankan agar dana yang tersedia diprioritaskan untuk honor 57 penyelenggara ad hoc dan operasional pengawasan.

Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan intensif di sembilan TPS kritis, termasuk pembukaan posko aduan jika lokasi TPS jauh dari sekretariat panwaslu kecamatan.

Ditekankan bahwa pengawasan harus diperketat, terutama di TPS yang rawan.

"Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran," tambah Herwyn.

Anggota Bawaslu RI ini mengingatkan agar setiap rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU harus berbasis data dan kajian hukum yang kuat serta penyampaiannya tepat waktu.

"Jangan sampai rekomendasi baru muncul di menit-menit akhir. Ini bisa menimbulkan polemik dan menghambat efektivitas PSU," ucapnya.

Menutup pertemuan, Herwyn berharap PSU di Pulau Taliabu dapat berjalan lancar dan tidak perlu terulang pada masa mendatang.

"Fungsi Bawaslu bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan pemilu yang berintegritas. Dengan pengawasan yang ketat, kami berharap PSU ini menjadi yang terakhir di Taliabu," katanya.

Ia berharap koordinasi ini dapat meminimalkan risiko pelanggaran, terutama di sembilan TPS yang tersebar di enam kecamatan, yang berpotensi memicu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).