Pimpinan MPR: Pemerintah harus proaktif respons kebijakan tarif AS

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pemerintah harus proaktif dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat.

Menurut dia, salah satu langkah proaktif yang perlu dilakukan adalah menguatkan diplomasi perdagangan untuk mencegah dampak negatif bagi perekonomian nasional.

“Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sejumlah produsen sepatu olahraga, barang elektronik, hingga pabrik tekstil seperti Sritex telah gugur.

Oleh sebab itu, kata dia, menjalin dialog perdagangan menjadi upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas sejumlah produk ekspor andalan Indonesia.

Selain penguatan diplomasi perdagangan, Eddy mengatakan bahwa pemerintah perlu memperluas pasar ekspor.

"Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai anggota tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan agar neraca perdagangan Indonesia tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu, seperti yang dilakukan oleh AS.

Berikutnya, dia mengatakan bahwa pemerintah tetap perlu meningkatkan daya saing produk nasional.

“Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/4) menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

Akibat kebijakan tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.