Legislator RI minta Pemprov Malut percepat infrastruktur listrik

Legislator RI minta Pemprov Malut percepat infrastruktur listrik

ilustrasi Tarif Listrik Naik Warga memasukan Voucher pulsa listrik elektrik di rumahnya Perum Kharisma Residen, Cihedeung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (10/12). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Saat ini, ada persoalan serius tentang lemahnya fungsi kontrol dan lambatnya percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Malut, bahkan di daerah tersebut terdapat 1.747 pulau yang membutuhkan listrik,"
Ternate (ANTARA News) - Anggota DPR-RI asal Maluku Utara (Malut), Syaiful Ruray meminta pemerintah provinsi untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur listrik, terutama di daerah yang belum tersentuh aliran listrik.

"Saat ini, ada persoalan serius tentang lemahnya fungsi kontrol dan lambatnya percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Malut, bahkan di daerah tersebut terdapat 1.747 pulau yang membutuhkan listrik," katanya di Ternate, Kamis.

Dia menjelaskan,meminta kepada pihak PLN dan Dirjen Kelistrikan untuk bisa menindaklanjuti aspirasi ini, guna menciptakan pelayanan listrik yang berkualitas kepada masyarakat Malut.

"Apalagi Malut ke depan menjadi beranda Indonesia kawasan timur, sehingga infrastutur listrik menjadi kebutuhan dasar," kata Syaiful yang juga mantan Sekjen HMI.

Selain itu, dia sangat berharap pihak PLN dan Dirjen untuk bisa menindaklanjuti hal ini, karena rentang kendali sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Sementara itu, General Manager (GM) PLN Maluku yang membawahi Malut, Sofyan Basir ketika dikonfirmasi mengaku kesulitan karena karakteristik kepulauan yang membutuhkan waktu berhari hari untuk bisa menjangkau, oleh karena itu pemekaran status menjadi PLN wilayah Malut sangatlah penting.

Sofyan Basir bahkan menyampaikan aspirai dari Malut tersebut akan tetap tindaklanjuti secepatnya dan akan melakukan rapat evaluasi sehingga dapat mengetahui dengan pasti.

"Yang jelas pembahasan kali ini tentu menjadi masalah serius karena seorang GM sangat tidak mungkin mengontrol secara efektif kebutuhan listrik di 2000 lebih pulau yang tersebar dari Maluku hingga Malut," ujarnya.

Tak hanya itu saja, Nahrawi juga mengatakan, Dirut PLN pun berjanji akan mengunjungi daerah Maluku Utara dan Maluku. Selain dia, Dirjen Kelistrikan juga menyampaikan hal yang sama yakni, pihaknya sangat merespon dan akan menindaklanjuti maslah listrik di Malut.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Pembahasan RUU TPKS jadi prioritas rapat paripurna pertama DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar