Apsyfi minta pemerintah memilah produk yang dilonggarkan impor

Untuk barang yang memang tidak kita produksi, kami setuju untuk dibuka, tapi kalau sudah bisa produksi dalam jumlah yang besar baiknya jangan dibuka

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) meminta pemerintah untuk melakukan pemilahan produk yang diberikan kebebasan volume importasi, sehingga tidak menurunkan kontribusi industri terhadap ekonomi nasional.

Ketua Umum Apsyfi Redma Gita Wirawasta dihubungi di Jakarta, Rabu menyatakan, pihaknya setuju terkait rencana pemerintah untuk membuka keran impor, namun perlu dibatasi importasi yang dilakukan hanya untuk produk yang belum bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Terkait deregulasi ini perlu dipilah, kalau impornya dibuka semua justru jadi bumerang. Untuk barang yang memang tidak kita produksi, kami setuju untuk dibuka, tapi kalau sudah bisa produksi dalam jumlah yang besar baiknya jangan dibuka,” ujarnya.

Menurut dia, apabila pemerintah membuka keran importasi bagi semua subsektor, hal ini dikhawatirkan berdampak pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mengingat banyak negara memberikan insentif sehingga membuat produk yang dijual menjadi lebih murah.

“Insentif di negara lain sangat besar jadi mereka bisa menjualnya dengan sangat murah, kalau impornya dibuka pasti kita tidak bisa bersaing,” katanya pula.

Disampaikan dia, untuk industri TPT mendorong agar pemerintah membuka peluang impor untuk kapas, hal itu karena produk ini banyak dibutuhkan sebagai bahan baku industri tekstil nasional.

“Tapi untuk benang, kain dan garmen lebih baik dibatasi apalagi yang ilegal harus diberantas. Kalau impor benang, kain dan garmen turun otomatis konsumsi kapas kita naik, jadi utilisasi produsen benang, kain dan garmen juga akan naik,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.