Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Akibat tekanan publik yang meningkat, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (14/4) menyatakan tengah melangsungkan “pembicaraan intensif” guna mengamankan pembebasan para sandera di Jalur Gaza.

Publik menekan Netanyahu menyusul keputusannya membatalkan kesepakatan gencatan senjata dan melanjutkan kembali perang, menurut pernyataan dari kantornya yang dikutip surat kabar Maariv.

Selain itu, pernyataan tersebut mencuat tak lama setelah Hamas mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengkaji proposal baru terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diajukan oleh para mediator.

Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sebelumnya telah menengahi kesepakatan gencatan senjata bertahap antara Israel dan Hamas pada Januari. Namun, sebagaimana dicatat Maariv, Israel melanggar kesepakatan tersebut dengan kembali melancarkan perang secara sepihak pada bulan Maret.

Kantor Netanyahu menyebutkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan ibu dari tiga sandera -- Tamir Nimrodi, Avinatan Or, dan Eitan Horn -- dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk memulangkan mereka, sekaligus memastikan adanya proses negosiasi.

Netanyahu berjanji akan mengupayakan pemulangan semua sandera “baik dalam keadaan hidup maupun wafat,” menurut pernyataan resmi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan di tengah lonjakan tekanan publik, di mana ribuan tentara cadangan dan warga sipil dari berbagai sektor telah bergabung dalam kampanye petisi selama 48 jam terakhir, mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembebasan para sandera, meskipun harus menghentikan perang.

Israel memperkirakan ada 59 sandera yang masih berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, menghadapi penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis yang telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan media dan lembaga hak asasi manusia dari Palestina maupun Israel.

Hamas pada Senin menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji proposal mediator terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan, dan menyebut bahwa kepemimpinan mereka menanggapinya “dengan tanggung jawab nasional yang tinggi” serta akan memberikan jawaban resmi setelah konsultasi internal.

Hamas menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan harus mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pertukaran tahanan yang nyata, rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang, serta pengakhiran blokade terhadap rakyat Palestina.

Sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023, hampir 51.000 warga Palestina -- mayoritas perempuan dan anak-anak -- telah tewas di Gaza dalam serangan brutal yang terus berlangsung.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangan militernya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Analis prediksi boikot produk terafiliasi Israel akan semakin masif

Baca juga: Hamas berjanji akan tanggapi proposal mediator gencatan senjata Gaza

Baca juga: Lebih dari 250 pejabat Mossad tandatangani petisi akhiri perang Gaza

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025