Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat struktur manajemen risiko dan pemantauan titik rawan korupsi atau kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah.
"Harus diwaspadai, kecurangan tidak sekadar penyimpangan individu, tetapi dapat mengarah kepada perilaku kolektif yang menumpulkan integritas," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali di Jakarta, Selasa.
Marullah menekankan, penerapan "Monitoring Controlling Surveillance for Prevention" (MCSP) yang optimal dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.
"Kolaborasi antara KPK RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi penting dalam pencegahan korupsi," ujar dia.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menjadikan MCSP sebagai panduan penting dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan tata kelola, serta sistem pengawasan.
Baca juga: KPK mendorong Pemprov DKI tingkatkan tolok ukur pengendalian korupsi
Baca juga: Komisi III singgung kesejahteraan hakim respons kasus suap PN Jakpus
Terdapat delapan aspek cakupan MCSP, yaitu perencanaan, penganggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta Manajemen ASN.
Adapun hari ini diadakan Diseminasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Provinsi DKI Jakarta 2025 di Balaiagung, Balai Kota DKI Jakarta.
Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari hingga 17 April 2025 dan dilakukan pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan di DKI Jakarta.
Melalui kegiatan ini, Marullah berharap pencegahan korupsi sebagai peta jalan pembangunan daerah yang realistis dan berbasis kinerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.
"Bersama kita perkuat integritas, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Jakarta," katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
