Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi (KOPERASI) terhadap 175 mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Queensland, Sabtu, 72 persen responden setuju Presiden membatalkan pencalonan BG sekaligus mencari calon Kapolri baru.
"Karena pencalonan BG sebagai Kapolri adalah akar dari konflik KPK-Polri, Presiden sepatutnya segera membatalkan pencalonan BG dan mengganti dengan nama calon lain yang bersih dan berintegritas," kata Faisal Rizal, Ketua PPI Australia di University of Queensland (UQISA), dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, di Jakarta, Minggu.
Pendapat senada disampaikan oleh Fiona Suwana, mahasiswi bidang Media dan Komunikasi di Queensland University of Technology (QUT).
"Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang tegas dan tepat terkait polemik KPK dan Polri. Jangan sampai ada penundaan lagi yang bisa semakin memperkeruh situasi seperti sekarang ini," ujar Fiona.
Survei juga mendapati 83 persen responden meyakini adanya upaya pelemahan secara sistematis terhadap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) oleh oknum tertentu, dan 82 persen meminta Presiden agar turun tangan secara langsung menyelesaikan konflik yang sedang bergulir.
Selain itu, komunitas Indonesia yang berada di Queensland juga mendukung upaya penguatan KPK sebagai garda terdepan lembaga pemberantasan korupsi, dan menolak intervensi politik terhadap KPK dan Polri.
"Ke depan perlu dipikirkan penguatan KPK agar tidak mudah dikriminalisasi saat menuntaskan perkara korupsi. Bentuknya bisa impunitas terbatas atau persetujuan Presiden sebelum komisionernya dijadikan tersangka”, kata Noel Pranoto, mantan aktivis '98 yang telah sembilan tahun bekerja sebagai ahli geologi di Australia.
(E012)
Pewarta: Ella Syafputri
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
