Kami melanjutkan pembicaraan, dan berharap untuk terus mencari kesepakatan...Havana (ANTARA News) - Gerilyawan kiri FARC kembali melakukan perundingan perdamaian dengan Pemerintah Kolombia, Senin (Selasa WIB) di Kuba, setelah jeda akhir tahun.
Pemerintah Bogota dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) telah melakukan negosiasi selama lebih dari dua tahun di Havana untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama 50 tahun, tapi isu-isu kunci tetap tidak terselesaikan.
Di antara isu-isu tersebut adalah soal perlucutan senjata dan bagaimana setiap kesepakatan antara kedua belah pihak harus diratifikasi.
"Kami melanjutkan pembicaraan, dan berharap untuk terus mencari kesepakatan dalam istilah yang dikenal oleh rakyat Kolombia dan seluruh dunia," demikian sebuah pernyataan dari gerilyawan yang dibacakan kepada wartawan oleh komandan Joaquin Gomez, seperti dilaporkan AFP.
Joaquin Gomez mengkritik sebuah prakarsa yang diluncurkan oleh Presiden Juan Manuel Santos pada 2013 yang akan membawa setiap perjanjian damai pada referendum nasional.
"Semuanya memiliki waktu dan tempat, yang tidak memberikan ruang untuk solusi palsu seperti referendum dengan kesan pemilihan umum dan ambisi melampaui apa yang telah disepakati," kata Gomez.
FARC juga menentang "kerangka hukum" yang dikemukakan oleh Santos sebagai cara untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya untuk secara sah meminta pertanggungjawaban gerilyawan atas tindakannya selama konflik.
Pada bulan Agustus, Mahkamah Konstitusi Kolombia mengesahkan sebuah "kerangka hukum" yang akan memungkinkan para pemberontak untuk terlibat dalam politik setelah mereka menyerahkan senjata mereka, dengan pengecualian pada mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
Delegasi pemerintah yang dipimpin oleh Humberto de la Calle tidak membuat pernyataan untuk wartawan saat kedua belah pihak kembali ke perundingan setelah beristirahat selama satu setengah bulan, di mana FARC mengumumkan gencatan senjata sepihak.
Tapi selama akhir pekan, Santos membela kerangka hukum itu, dan mengatakan bahwa hal itu "memungkinkan fleksibilitas dalam hal peradilan untuk mencapai perdamaian."
"Mendamaikan langsung dua pihak yang antagonis adalah tantangan besar yang ada di meja perundingan. Saya berharap bahwa dengan menjadi kreatif dan dengan kemauan politik di kedua pihak, kami akan menemukan keseimbangan itu," tambahnya dalam pidato di kota barat daya Guapi.
Perundingan perdamaian dimulai pada November 2012 dan sejauh ini kedua belah pihak telah menyepakati tiga dari enam poin yang menjadi target untuk mengakhiri konflik yang diperkirakan telah merenggut nyawa lebih dari 220 ribu orang selama lebih dari setengah abad.
Kelompok gerilyawan FARC, pekan lalu memperingatkan agar pemerintah menghormati gencatan senjata sepihak pemberontak yang dimulai pada Desember.
Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia menuduh "sektor-sektor perang (militer)" berupaya untuk menyabotase gencatan senjata sepihak setelah sebuah serangan mengakibatkan tewasnya 20 orang.
(Uu.G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
