Legislator berharap tak ada lagi pejabat "impor" di Pemprov DKI

OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua berharap tak ada lagi pejabat yang berasal dari luar (impor) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II.

"Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal," kata Inggard dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lanjut dia, juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon I dan II cukup berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," kata Inggard saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Kamis (17/4).

Dalam diskusi bertajuk "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif" itu, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan pejabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," paparnya.

Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada "cawe-cawe" dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau eksekutif.

"Jangan ada 'cawe-cawe' atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti," tegasnya.

Dia juga berharap dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat, sehingga.program-program yang direncanakan dapat dieksekusi dengan optimal.

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," tuturnya.

Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

"Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua pemangku kepentingan mulai mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society (masyarakat madani), dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta," ucapnya.

Sejumlah program Pramono-Doel sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Chico memastikan masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

"Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan," kata dia.

Bukti keseriusan

Sementara itu, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Mohammad Syaiful Jihad menyebutkan, keberanian untuk mendeklarasikan program 100 hari kerja dalam Instruksi Gubernur (Ingub) merupakan bukti keseriusan dalam membangun Jakarta.

"Untuk merealisasikan itu tentu perlu dukungan OPD dan BUMD. OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)," kata Syaiful.

Ia optimis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

"Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan 'legacy' (warisan) terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta," Syaiful menambahkan.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

"Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera," ucapnya.