Kami menuntut agar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut memakai insinyur Indonesia. Hal ini juga untuk mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga 90 persen,"Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) minta pemerintah melibatkan insinyur dalam negeri lebih banyak dalam proyek pembangunan infrastruktur, yang dicanangkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin.
"Kami menuntut agar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut memakai insinyur Indonesia. Hal ini juga untuk mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga 90 persen," ujar Ketua PPI Bobby Gafur Umar di Jakarta, Rabu.
Bobby mengatakan, beberapa proyek pemerintah kerap menggunakan barang dan jasa dari pihak asing, sehingga pihaknya ingin mengantisipasi agar hal ini menjadi perhatian pemerintah.
"Contohnya dalam pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, hanya 10 persennya yang dalam nengeri. Kontraktornya asing, mesin asing, padahal dengan kondisi sekarang ini kita bisa mencapai 40 persen TKDN. Ini keprihatinan dari insinyur," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, PII juga menginginkan penggunaan barang dan jasa impor hanya dilakukan ketika jasa lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan proyek tersebut, namun konsep yang ditawarkan berupa alih teknologi.
Terkait pendanaan, Bobby mengatakan selama ini proyek pemerintah banyak dimenangkan oleh asing karena memiliki nilai lebih dari segi pendanaan.
"Kontraktor Indonesia disuruh ngerjain proyek di atas 100 juta dolar AS tidak berani, karena tidak ada uangnya. Otomatis waktu tender kalah," ujarnya.
untuk itu, Bobby menyarankan dibangunnya bank infrastruktur, untuk pembiayaan proyek infrastruktur dalam jangka panjang dengan bunga yang relatif lebih murah.
Menurut Bobby, Sebanyak 50 persen dari 700 ribu insinyur di Indonesia bekerja tak sesuai bidang akademik, karena lapangan pekerjaan yang masih terbatas di dalam negeri.
"Karena tidak ada lapangan kerja. Industri Indonesia hanya berkembang 4 persen. Insinyur teknik, masa kerja di bank," katanya.
Bobby menambahkan, dengan rencana pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Indonesia membutuhkan 250 ribu insinyur tambahan dan 350 ribu tenaga setingkat STM atau SMK dalam 10 tahun mendatang.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
