Kediri (ANTARA News) - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tidak lama lagi akan memecat AS Hikam dan kawan-kawan dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau "recall", karena dianggap telah melanggar AD/ART partai. "Mereka secara tegas keluar dari partai dan pindah ke partai lain, kami sudah menyiapkan proses recall untuk mereka, termasuk nama-nama penggantinya," kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, di Kediri, Jawa Timur, Senin dinihari. Ia menyebutkan selain AS Hikam, ada tiga anggota Fraksi PKB di DPR yang bakal kehilangan kursi di legislatif, yakni Saleh Malik Aliyun, Anas Yahya, dan Idham Khalid. "Tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertentangkan mengenai keberadaan partai karena setelah Kasasi MA siapa saja harus tunduk kepada partai," ujarnya saat ditemui usai pelantikan pimpinan DPC PKB Kota Kediri. Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar mengemukakan setelah keluarnya Kasasi MA, partai yang dipimpinnya telah memusatkan perhatian pada percepatan konsolidasi antara pengurus dan kader dan peningkatan disiplin pengurus dan kader. Ia mengaku bersyukur karena sekarang ini mulai dari tingkat DPC sampai DPW sudah terbangun jalinan konsolidasi yang kuat antara pengurus dan kader, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan mengenai partai yang baru saja dilanda perpecahan itu. Mengenai masih adanya beberapa anggota Fraksi PKB di daerah yang belum mengakui kepemimpinan DPP PKB di bawah Muhaimin Iskandar dan Abdurrahman Wahid, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPC dan DPW. "Biar masing-masing DPC dan DPW saja yang menjalankan mekanisme recall, kami hanya memberikan rekomendasi saja," ujarnya menambahkan. Sementara itu, dalam sambutannya di depan ratusan kader PKB Kota Kediri, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pada Pemilu 2009 nanti partainya harus mampu menduduki peringkat kedua perolehan suara. "Kalau pada Pemilu 2004 lalu PKB mampu menduduki peringkat ketiga dalam perolehan suara, maka pada Pemilu 2009 nanti harus mampu menduduki peringkat kedua. Oleh sebab itu, semua pihak mulai dari ranting sampai pusat harus bekerja keras," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006