Program itu mencakup sejumlah kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan sarana kesehatan, menerbitkan sertifikat tanah atas nama nelayan, memberikan bantuan alat tangkap ikan, dan melakukan perbaikan perumahan.
Kabupaten Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan program Sekaya Maritim pada tahun ini.
Untuk mendorong kesuksesan penerapan program Sekaya Maritim tersebut, tempat pelelangan ikan (TPI) di kabupaten tersebut juga mendapatkan revitalisasi, seperti TPI di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur.
Selama ini nelayan enggan menjual hasil tangkapannya di TPI tersebut. Mereka memilih membongkar hasil tangkapannya di sepanjang aliran Sungai Way Penet. Karena itu, nelayan perlu dilindungi dengan mendorong mereka memanfaatkan TPI sebagai tempat menjual ikan.
Sehubungan itu, menurut Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur Johan, TPI Way Penet Desa Margasari dimasukkan dalam program Sekaya Maritim Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Untuk memfungsikan TPI tersebut, kata dia, akan ada perbaikan dan pembangunan TPI, salah satunya pembuatan "breakwater" atau pemecah ombak agar pendalaman bibir pantai bisa dikerjakan.
Bibir pantai di TPI Way Penet terlalu dangkal sehingga kapal nelayan tidak bisa mendarat untuk menjual hasil tangkapannya di tempat itu.
Empat desa di Kabupaten Lampung Timur mendapatkan program Sekaya Maritim pada tahun 2015, yakni Desa Sri Minosari, Karang Anyar, Sukorahayu dan Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai.
Nelayan bersama pemerintah desa setempat antusias menerima program Sekaya Maritim itu karena bertujuan memperbaiki kesejahteraan para nelayan setempat.
Kasbulloh, Kepala Desa Sukorahayu, bertekad membenahi kampung-kampung nelayan di desanya, terlebih di daerahnya diterapkan program Sekaya Maritim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala desa dua periode itu mengaku telah melakukan upaya keras terhadap kemajuan Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, salah satunya adalah terbentuknya rumah untuk nelayan.
"Pada tahun 2009, melalui usulan desa ke pemerintah, masyarakat menerima bantuan 40 unit rumah nelayan, kemudian pada tahun 2013 masyarakat juga kembali menerima bantuan bedah rumah dari yang tidak layak huni bisa menjadi rumah layak huni," katanya.
Pada tahun 2015, program Sekaya Maritim di desanya akan diterapkan, dan juga ditargetkan ada pembangunan rumah nelayan sebanyak 100 unit, dan bedah rumah kurang layak menjadi layak huni sebanyak 60 unit.
Untuk meningkatkan perekonomian nelayan di desanya, juga diusulkan pengadaan alat tangkap berupa jaring dan kapal. "Kami mengusulkan kapal untuk nelayan desa kami sebanyak 20 unit ukuran 5 GT dan jaring layang sebanyak 1.000 potong," katanya.
"Program Sekaya Maritim kan program peningkatan kehidupan nelayan dan saya berharap nelayan bisa merasakan manfaat dari program ini," kata Saiun, nelayan yang juga merangkap sebagai sekretaris koperasi nelayan di Desa Margasari Lampung Timur.
Namun, dia berharap penerapan program Sekaya Maritim itu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat agar tepat sasaran dalam penerapannya, serta bisa berdampak terhadap pengembangkan aktivitas kelompok nelayan dan koperasi nelayan.
"Dengan berkembangnya usaha kelompok nelayan dan koperasi nelayan, tengkulak bisa dihapuskan dan usaha mikrokemaritiman berkembang. Penerima bantuan juga tepat sasaran. Nelayan mengharapkan adanya bantuan permodalan dan pengadaan peralatan alat tangkap," katanya.
Ia menyebutkan usaha usaha kemaritiman sejauh ini belum berkembang sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan usaha mikro kemaritiman. Dengan berkembangnya usaha tersebut, diharapkan para nelayan bisa terlepas dari para tengkulak.
"Bantuan alat tangkap memang diberikan oleh pemerintah, tetapi sejauh ini tidak bisa melepaskan nelayan dari para tengkulak," kata salah satu nelayan setempat.
Ia mengungkapkan bahwa nelayan terjerat tengkulak karena mereka sulit mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. "Jika pemerintah memang ingin membantu nelayan menggapai kesejahteraan, pemerintah harus bisa betul mendampingi nelayan agar bisa mandiri dan maju," katanya.
Untuk mencapai Sekaya Maritim mencapai target, para kepala desa dan neayan harus proaktif melakukan pendataan nelayan dengan membuat kartu nelayan.
Nelayan sendiri merespons antusias mengurus kartu nelayan sebagai identitas mereka memang bekerja sebagai nelayan serta untuk mendapatkan program tersebut.
"Para nelayan bersemangat mengurus kartu nelayan, kami hanya sebatas memfasilitasi nelayan dalam membuat kartu nelayan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur," kata Nyoto Suswoyo, Kepala Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai.
Pihaknya sedang mendata seluruh nelayan untuk segera dibuatkan kartu nelayan sebagai bukti bahwa mereka memang bekerja sebagai nelayan.
Kepala Dusun X Desa Margasari Hermanto mengatakan bahwa pihaknya juga sedang mengumpulkan data nelayan yang akan membuat kartu nelayan.
Ia menyebutkan relatif banyak nelayan di desanya yang bekerja sebagai nelayan belum memiliki kartu nelayan. Antusias nelayan dalam membuat kartu nelayan adalah respons atas Musrembangdes pada tanggal 6 Januari 2015 lyang menyebutkan Desa Margasari mendapatkan program Sekaya Maritim.
SDM Kemaritiman
Selai program Sekaya Maritim, pengembangan sumber daya manusianya juga mendapatkan pembinaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan potensi kemaritiman di Provinsi Lampung begitu besar.
Salah satu bentuk pengembangan SDM kemaritiman itu adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, seperti yang telah diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KPP dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung.
Kerja sama tertuang dalam nota kesepahaman bersama tentang Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanggamus telah ditandatangani pada bulan Oktober 2014. Pada pekan pertama Februari 2015, Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono melakukan pertemuan dengan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan untuk menindaklanjuti kerja sama itu.
Pada pertemuan tindak lanjut kerja sama tersebut, di antaranya dibahas Lampung menjadi salah satu bagian yang akan dikaji sebagai lokasi pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) dalam lima tahun ke depan.
Hal ini merupakan bagian dari rencana pembangunan 10 poltek KP yang dilakukan KKP pada tahun 2015--2019.
Saat ini, KKP memiliki tiga poltek KP di Sidoarjo Jawa Timur Bitung Sulawesi Utara, dan Sorong Papua Barat.
Sejauh ini, KKP memiliki satuan pendidikan lainnya yang terdiri atas satu sekolah tinggi perikanan yang memiliki lima kampus, yaitu di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Serang, Banten, Karawang, Jawa Barat, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, serta sembilan sekolah usaha perikanan menengah (SUPM) negeri di Ladong Aceh, Pariaman Sumatera Barat, Kotaagung Lampung, Tegal Jawa Tengah, Pontianak Kalimantan Barat, Bone Sulawesi Selatan, Kupang Nusa Tenggara Timur, Ambon Maluku, dan Sorong Papua Barat.
Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, KKP menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory pada satuan-satuan pendidikan tersebut.
Pendidikan vokasi dicirikan dengan porsi 60 persen praktik dan 40 persen teori bagi tingkat pendidikan tinggi serta 70 persen praktik, dan 30 persen teori untuk tingkat pendidikan menengah.
Pendekatan teaching factory merupakan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan proses produksi yang sebenarnya dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.
Sistem perekrutan peserta didik memiliki porsi 40 persen anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam), 40 persen masyarakat umum, dan 20 persen kerja sama dengan instansi terkait.
Kerja sama BPSDM KP dan Pemkab Tanggamus juga dilakukan dalam rangka peningkatan peran SUPM Negeri Kotaagung, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Tanggamus.
Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2010, perairan umum di Tanggamus terdiri dari lahan sawah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya ikan di tambak, laut, kolam dan minapadi dengan potensi masing-masing sebesar 360 hektare (tambak), 4.500 hektare (laut), 400,80 hektare (kolam), dan 68,41 hektare (minapadi) dengan produksi budidaya perikanan yang telah dicapai sebesar 3.541 ton, produksi penangkapan sebesar 18.377,68 ton, dan produk pengolahan hasil perikanan sebesar 1.714,49 ton.
"Sehubungan dengan itu, pengelolaan kemaritiman terkait erat dengan peningkatan SDM yang mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KPP Suseno Sukoyono.
Oleh Hisar Sitanggang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
