Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah Maman Abdurrahman menyatakan bahwa langkah untuk memasukkan ojek online (ojol) ke dalam kategori UMKM merupakan solusi konkret untuk mengatasi ketiadaan payung hukum yang selama ini dialami para pengemudi.
Maman menegaskan bahwa usulan itu juga adalah respons langsung terhadap aspirasi yang telah lama disuarakan oleh komunitas ojek online. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan presiden untuk bersikap responsif terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Ini pun sudah kami komunikasikan dengan asosiasi-asosiasi ojek online yang menurut kami cukup punya kompetensi mewakili ojek online,” ujar Maman di Jakarta, Jumat.
Meskipun demikian, Maman menyebut pembahasan mengenai hal ini masih akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca juga: Syarat dan lokasi rumah subsidi untuk ojol, buruh, guru, dan wartawan
Lebih lanjut, ia menjelaskan pertimbangan lain di balik usulan ini. Pihaknya menyoroti potensi kerugian yang mungkin dialami pengemudi ojek online jika mereka dimasukkan dalam skema pekerja formal.
Ia memaparkan kekhawatiran utama adalah terkait dengan persyaratan kompetensi yang mungkin ditetapkan oleh aplikator.
"Pertanyaannya, apakah secara kompetensi akademik, saudara-saudara kita yang ojek online bisa memenuhi syarat? Jangan sampai nanti pada saat masuk dalam skema pekerja — yang tadinya ada 5 juta orang pekerja ojek online bekerja dengan baik sampai hari ini — tiba-tiba masuk dalam konsep skema pekerja, mereka hanya bisa diterima 10 persen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sisanya?" jelasnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
