BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

...Kalau ingin negara maju harus menjadi negara industri berbasis pertanian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Rencana bulan depan kami akan menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan dan menempatkan Koperasi Desa (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai motor penggerak (pengentasan kemiskinan)," kata Budiman Sudjatmiko dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia mengemukakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan.

Budiman Sudjatmiko menjelaskan program BP Taskin untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan Indonesia maju dengan mentransformasikan masyarakat pertanian agraris menjadi masyarakat industri berbasis pertanian.

"Tidak ada negara yang maju tanpa mayoritas masyarakatnya punya mindset kewirausahaan. Kalau ingin negara maju harus menjadi negara industri berbasis pertanian. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, BP Taskin menempatkan Kopdes Merah Putih dalam rencana induk sebagai sarana mengindustrialisasikan Indonesia yang berbasis pertanian sebagai upaya pengentasan kemiskinan," katanya.

Sementara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan Koperasi Desa dapat menjadi motor penggerak dalam pengentasan kemiskinan.

"Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan brilian yang diluncurkan Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan desa. Mengapa koperasi? Karena koperasi merupakan instrumen penggerak masyarakat desa," kata Budi Arie.

Menurut dia, Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan koperasi yang dimotori masyarakat desa. Ada 18 kementerian yang terlibat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Indonesia ditargetkan akan memiliki 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan alokasi anggaran sekitar Rp400 triliun. Sementara skema kucuran dana Rp5 miliar per desa.