Gubernur Jateng: Sekolah antikorupsi beri pemahaman dana swakelola

Dengan demikian, secara tidak langsung, kepala desa mampu menerima dana berikut penggunaannya.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa sekolah antikorupsi bagi ribuan kepala desa di Jateng yang diinisiasinya itu untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan dana desa secara swakelola

"Dana transfer ke daerah itu di antaranya adalah ke desa. Jadi, kami tidak ingin dalam rangka membangun desa, para kepala desa itu tidak tahu namanya dana swakelola bentuknya kayak apa," kata Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika Luthfi ditemui usai hadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Gubernur Jateng juga mengemukakan bahwa sekolah antikorupsi bagi kepala desa di provinsinya untuk memberikan pengetahuan tentang pengawasan pengelolaan dana desa yang baik agar kebermanfaatannya tidak disalahgunakan.

"Kemudian jangan sampai kepala desa kami (di Jawa Tengah) tidak tahu juga bahwa digunakan oleh oknum-oknum pada saat kami transfer, daerah kami berikan, mereka tidak tahu arahnya ke mana," ujarnya.

Selain itu, dia menyebut sekolah antikorupsi bagi kepala desa di daerah Jawa Tengah itu sebagai bentuk pencegahan atas tindak pidana korupsi di lingkungan desa.

"Jadi, upaya yang kami lakukan dari 8.720 desa itu adalah bagaimana kepala desa mempunyai pengetahuan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Minimal dia akan malu kalau itu salah," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, kejaksaan, hingga direktorat reserse kriminal khusus guna memberikan materi dalam sekolah antikorupsi tersebut.

"Dengan demikian, secara tidak langsung, kepala desa mampu menerima dana berikut penggunaannya," ucap dia.

Pemprov Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan sekolah antikorupsi yang diikuti ribuan kepala desa di seluruh Jateng sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Ribuan kepala desa itu mulai mengikuti kegiatan sekolah antikorupsi di GOR Indoor, kompleks Stadion Jatidiri, Semarang, sejak Selasa (29/4).

"Sudah berjalan kemarin," kata Luthfi.