Sebuah perbatasan harus memiliki daya tarik bagi negara-negara tetangga kita, sehingga harus diperhatikan secara lebih baik,"Kupang (ANTARA News) - Ketua tim Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mengatakan di tahun 2015 program perbatasan menjadi perhatian khusus dari pihaknya karena menurutnya perbatasan harus menjadi halaman terdepan dari negara.
"Sebuah perbatasan harus memiliki daya tarik bagi negara-negara tetangga kita, sehingga harus diperhatikan secara lebih baik," katanya usai melakukan pertemuan dengan prajurit TNI di Makorem 161/Wirasakti Kupang, NTT, Senin.
Ia menjelaskan hal ini perlu dilakukan karena daerah perbatasan selain menjadi daya tarik bagi negara tetangga, dapat juga menjadi benteng pertahanan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada daerah perbatasan juga adalah untuk mencegah terjadinya masyarakat yang berpindah kewarganegaraan karena menganggap kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.
Pria yang juga berpangkat Mayjen TNI (Purn) tersebut, memberi contoh dengan daerah perbatasan di Kalimantan yang di wilayah tersebut hampir diakusisi oleh pemerintahan Malaysia karena kurangnya perhatian.
Untuk dana anggaran sendiri, Supiadin mengatakan tidak mengetahui jelas berapa yang harus dikeluarkan untuk membangun daerah perbatasan karena semuanya diatur oleh pihak TNI.
"Ada di Mabes TNI, yang jelas dana untuk TNI itu telah dikeluarkan sebesar 5,3 triliun yang digunakan untuk pembangunan TNI sendiri baik itu berupa alutista, kesejateraan TNI dan juga untuk wilayah perbatasan," tuturnya.
Disamping itu ditanya terkait masih belum jelasnya perbatasan laut antara RI-RDTL ia mengatakan akan dengan pertemuan yang dilakukan pada hari ini, pihaknya akan menyampaikan ke Menteri Luar Negeri Retno Lestari, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dan juga melibatkan pihak RDTL.
"Masalah perbatasan laut antara Indonesia dan RDTL nanti akan dibicarakan oleh pemerintah Indonesia dan RDTL," tambahnya.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
