BKSAP DPR: Konferensi Ke-19 PUIC akan hasilkan Deklarasi Jakarta

Komen dari sebagian besar delegasi kagum, ini kompleksnya besar, greeny, di tengah kota, tempat pertemuannya bagus-bagus.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

"Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration," kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Sebagian ingin usul Senayan Declaration-lah, Deklarasi Senayan, karena tempatnya di Senayan," ucapnya.

Mardani lantas menyinggung pemilihan Gedung DPR RI oleh parlemen Indonesia selaku tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC, salah satu alasannya karena mendukung kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kenapa tempatnya di Senayan? Tentu mendukung program efisiensi dari Pak Prabowo, ya kita punya tempat (Gedung DPR RI)," ujarnya.

Ketua BKSAP DPR RI menuturkan bahwa banyak anggota parlemen negara OKI yang menyatakan kekagumannya dengan kompleks Gedung DPR RI yang hijau dan strategis di tengah Kota Jakarta.

"Komen dari sebagian besar delegasi kagum, ini kompleksnya besar, greeny (hijau), di tengah kota, tempat pertemuannya bagus-bagus," katanya.

Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.