Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.
Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.
Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.
"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.
Baca juga: Ombudsman ungkap kurangnya dukungan anggaran penyebab banyak persoalan pada MBG
Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.
Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.
Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Baca juga: Ombudsman RI siap awasi menu dan yayasan pengelola MBG
Baca juga: BGN: Dugaan penyelewengan dana MBG karena masalah internal yayasan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
