Bawaslu minta laporan pengawasan pilkada disusun komprehensif

“Saya berharap laporan tersebut menggambarkan seluruh kerja-kerja pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan,"

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara komprehensif (menyeluruh).

Dia mengatakan laporan tersebut diharapkan memuat seluruh tahapan pengawasan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan.

“Saya berharap laporan tersebut menggambarkan seluruh kerja-kerja pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan," kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Herwyn menekankan pentingnya pendokumentasian lengkap, mulai dari proses pembentukan jajaran ad hoc.

Ia juga mengingatkan Bawaslu Sulut tetap fokus pada tahapan pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang masih menyisakan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Adapun kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi kinerja, dengan tujuan mengoptimalkan fungsi sekretariat dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pemilu.
Pengawasan Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu RI mengingat cakupan wilayah yang luas, tahapan yang padat, dan potensi kerawanan yang bervariasi di setiap daerah.

Untuk menjamin integritas dan akuntabilitas proses demokrasi di tingkat lokal, Bawaslu menekankan pentingnya dokumentasi dan pelaporan pengawasan yang komprehensif.

Laporan tersebut tidak hanya menjadi arsip kelembagaan, tetapi juga instrumen evaluasi kinerja pengawasan dari pusat hingga daerah, serta dasar dalam menghadapi potensi sengketa dan pelanggaran pemilihan.