"Ketimpangan penguasaan lahan hambat pembangunan pedesaan"

"Ketimpangan penguasaan lahan hambat pembangunan pedesaan"

Ilustrasi - Lahan Pertanian. Sejumlah petani menanam kentang di perladangan desa Grogol, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. (FOTO ANTARA/Anis Efizudin)

hampir setara dengan 35 juta hektare lahan pertanian tidak lagi digunakan secara produktif.

Jakarta (ANTARA News) - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan menjadi salah satu penghambat pembangunan ekonomi pedesaan.

"Sebanyak 69,8 persen rumah tangga pedesaan di Jawa pada 1993 merupakan petani gurem yang lahannya di bawah 0,5 hektare, namun jumlah tersebut meningkat hingga 74,9 persen pada 2003," tutur Enny di Jakarta, Senin.

Sedangkan di luar Jawa, katanya, 30,6 persen rumah tangga pedesaan pada 1993 yang merupakan petani gurem meningkat menjadi 33,9 persen pada 2003.

Jumlah rumah tangga petani gurem yang bertambah 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta di 1993 menjadi 13,7 juta di 2003 menunjukkan bahwa sekitar 68,5 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya dari lahan dengan luas kurang dari 0,5 hektare.

"Ini menandakan bahwa hampir setara dengan 35 juta hektare lahan pertanian tidak lagi digunakan secara produktif," ujar Enny.

Dengan hanya 0,5 hektare lahan, menurut dia, tidak dapat memberikan suatu skala yang menguntungkan sebagai suatu unit usaha tani, terkecuali jenis hortikultura yang bernilai tinggi.

Selain itu, kata Enny, konversi lahan sawah yang cukup tinggi yaitu 100 hektare per tahun juga telah menyebabkan menurunnya jumlah Rumah Tangga Petani (RTP).

"Pada 2013 terjadi penurunan RTP sebesar 1,75 persen dari 31 juta menjadi 26,14 juta," ujarnya.

Sedangkan pada tahun yang sama, terdapat 4.165 perusahaan pertanian berbadan hukum, meningkat sebesar 155 unit dari tahun 2003.

Enny mengatakan akan menjadi indikasi yang bagus jika penurunan RTP diikuti peningkatan pangsa PDB dan tenaga kerja sektor industri dan jasa, namun bila terjadi sebaliknya maka pembangunan pertanian hanya bersifat regresif dan involutif.

"Data tahun 2014 menyebutkan bahwa total pendapatan petani sebesar Rp12,41 juta per RTP atau sekitar Rp1 juta per bulan, dan itu sangat jauh dari UMR Indonesia," tuturnya.

Berdasarkan data INDEF tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian terus menurun dari 3,22 persen di triwulan pertama menjadi 2,77 persen di triwulan keempat.

Pertumbuhan dan pangsa sektor pertanian dalam PDB menurun karena "supply response" pertanian rendah, risiko usaha besar, "time-lag" investasi tinggi, kesenjangan produksi dan panen melebar, serta "economic return" dari investasi yang relatif kecil.



Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2015

INDEF: Kinerja tim ekonomi bisa diukur dalam 100 hari

Komentar