DKI siapkan sekitar Rp98 miliar untuk normalisasi Sungai Ciliwung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp98 miliar untuk kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya mengatasi banjir di Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 bersama DPRD DKI Jakarta.

"Kami menyiapkan Rp98 miliar dan memungkinkan akan kita tambah (anggarannya) dan pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan," kata Ika saat dijumpai di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai kembali normalisasi Sungai Ciliwung dengan mengeluarkan tiga penetapan lokasi (penlok).

Penlok tersebut dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk wilayah Pengadegan, Cawang dan Cililitan.

"Sungai Ciliwung yang menjadi kontribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40 persen lebih, kita sudah mengeluarkan penloknya di Pengadegan, Cawang dan Cililitan," kata Pramono.

Terkait penlok tersebut, pihaknya menunggu surat tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Surat tugas sudah keluar, sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan," kata Pramono.

Pramo menyebutkan bahwa proyek ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota sebab kontribusinya dalam banjir di Jakarta mencapai hampir 40 persen.

"Maka penanganan untuk banjir di Jakarta, Sungai Ciliwung, akan kita tangani dengan sungguh-sungguh," kata Pramono.

Proyek ini dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.